Bupati Tantri Tandatangani Ikrar Pilkades Damai 40 Cakades

Bupati Tantri tandatangani Ikrar Pilkades Damai bersama 40 cakades.

(Ciptakan Pilkades Yang Aman Dan Kondusif)

Kabupaten Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen untuk menciptakan Pilkades ( Pemilihan Kepala Desa) 2019 yang aman dan kondusif oleh karena itu sebanyak 40 orang calon kepala desa ( cakades) dari 12 desa pada delapan kecamatan ber ikrar bersama berkomitmen untuk menciptakan Pilkades yang aman dan kondusif. Diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo di Pendopo Kabupaten Probolinggo.
Ikrar damai cakades dihadiri Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi suaminya yang juga anggota Komisi IV DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo.
Ke-40 orang Cakades tersebut berasal dari Desa Boto Kecamatan Lumbang sebanyak 2 (dua) orang Cakades, Desa Clarak Kecamatan Leces sebanyak 5 (lima) orang Cakades, Desa Tarokan Kecamatan Banyuanyar sebanyak 5 (lima) orang Cakades, Desa Bulu Kecamatan Kraksaan sebanyak 5 (lima) orang Cakades, Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan sebanyak 3 (tiga) orang Cakades dan Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron sebanyak 4 (empat).
Selanjutnya, Desa Kedawung Kecamatan Kuripan sebanyak 2 (dua) orang Cakades, Desa Matekan Kecamatan Besuk sebanyak 4 (empat) orang Cakades, Desa Krampilan Kecamatan Besuk sebanyak 2 (dua) orang Cakades, Desa Kecik Kecamatan Besuk sebanyak 4 (empat) orang Cakades, Desa Jabungsisir sebanyak 2 (dua) orang Cakades dan Desa Petunjungan Kecamatan Paiton sebanyak 2 (dua) orang Cakades.
Penandatanganan deklarasi damai pelaksanaan Pilkades serentak ini juga dilakukan oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Imam Wibowo serta jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo. Anggota Komisi IV DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si meminta agar tidak bertepuk dada dan mengeluarkan aib orang lain khususnya aib Cakades lainnya. Perbanyak ikhtiar dan silaturahim dengan warga.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengungkapkan bahwa kontestasi ditingkat manapun jelas membutuhkan sikap kedewasaan terutama pada Calon Kepala Desa (Cakades) maupun pendukungnya. Dengan adanya pernyataan ikrar damai ini diharapkan dapat menjaga kontestasi hingga berjalan dengan baik, aman, lancar, aman dan damai. “Pada momentum kontestasi pastinya ada calon yang kalah dan yang kalah. Siapapun yang ditakdirkan oleh Allah SWT itu sebuah pilihan terbaik menjadi pemimpin di desa dan melaksanakan amanah dengan baik,” ungkapnya.
Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Inf. Imam Wibowo menegaskan, ikrar damai ini merupakan sebuah janji yang harus dilaksanakan dengan ikhlas untuk menyukseskan jalannya demokrasi pemilihan kepala desa. Dalam sebuah kompetisi harusnya bersaing dengan baik dan sehat, saling menghormati dan menghargai para pesaingnya.
Namun dari semua itu terdapat permasalahan terhadap panitia pilkades desa Kecik, Kecamatan Besuk, mengundurkan diri secara bersamaan. Penyebabnya, mereka menganggap Perbup 28/2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Perangkat, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa multitafsir. Sebanyak 11 panitia Pilkades membuat surat pernyataan mengundurkan diri secara serentak.
Luqman, eks ketua panitia Pilkades Kecik mengatakan, kondisi Perbup yang multitafsir membuat seluruh panitia menjadi resah. Sebab, kondisi multitafsir itu menciptakan celah pelanggaran hukum di dalamnya. Efeknya, panitia bisa diperkarakan oleh masyarakat yang tidak terima akan keputusan panitia dalam proses Pilkades serentak itu.
Perbup yang multitafsir ini, menurut Luqman, khususnya ada di pasal 24 tentang penyaringan bakal calon kepala desa (bacakades). “Di situ ada klarifikasi. Nah, klarifikasi ini kan multitafsir. Apa hanya diteliti atau bagaimana,” paparnya.
Panitia, menurut Luqman, sudah menanyakan hal itu pada Dinas PMD. Dan hasilnya, ada dua pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat, ketika ditemukan surat yang tidak sesuai atau palsu, maka surat tersebut tidak perlu diperbaiki. Dengan kata lain, bacakades yang bersangkutan harus dieliminasi. Pendapat yang lain malah menyatakan sebaliknya. Bahwa surat yang tidak sesuai atau palsu, boleh diperbaiki. Sebab, klarifikasi itu sifatnya hanya untuk melakukan pengecekan.
“Lha ini kami terima atau bagaimana. Di Perbupnya tidak ada keterangan untuk diperbaiki. Hanya melakukan klarifikasi,” jelasnya. Karena mundurnya 11 panitia Pilkades tersebut, pihak kecamatan yang tergabung dalam panitia kabupaten melakukan pemilihan panitia baru. Panitia tersebut, langsung dilantik dan disahkan kemarin 16/10 sekitar pukul 10.00. Hal itu diungkap oleh Camat Besuk Puja Kurniyawan. “Karena semuanya mengundurkan diri, maka kami mengangkat panitia baru. Mereka telah dilantik dan langsung bekerja,” ujarnya, Kamis 24/10.
Menurutnya, pihaknya sebenarnya telah menjelaskan isi Perbup yang membuat panitia sebelumnya bingung. Bahkan, mereka telah dipertemukan dengan panitia tingkat kabupaten. Namun, para panitia bersikukuh mundur. “Sudah kami beri pemahaman mengenai definisi klarifikasi. Tapi mereka takut karena ancaman. Saat kami tanya ancaman apa, mereka tidak menjawab,” tambahnya.(Wap)

Tags: