Buat Database Kemiskinan, Bapeda Situbondo Gelar Sosialisasi DTD-AKP 2019

Bupati Dadang Wigiarto saat memberikan pengarahan dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan DTD-AKP 2019. [sawawi/bhirawa.]

Situbondo, Bhirawa
Menguatkan data kemiskinan ,Pemkab Situbondo melalui Bapeda menggelar sosialisasi Analisa Kemiskinan Partisipatif Data Tunggal Daerah (AKP-DTD) Selasa (26/2). Tak hanya itu Bapeda juga mengadakan Analisa Kependudukan Partisipatif (AKP) dengan metode Sistem dan mekanisme DTD-AKP.
Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya para camat, kades, seluruh kepala OPD, dan instansi terkait di lantai 2 Pemkab Situbondo.Acara dibuka langsung oleh Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, SH dengan pemateri sosialisasi DTD-AKP yakni manager KOMPAK Jatim diwakili oleh CEC, Nurul Afandi dan Presidium Formasi Kebumen, Yusuf Murtiono.
Pada kegiatan tersebut tamu kehormatan juga hadir yaitu Koordinator Asisten Program Kotaku Kota Tanpa Kumuh dan Koordinator Kompak Korwil Bondowoso.
“Saya berterimakasih kepada pemateri dan tamu kehormatan. Dan seluruh camat, kades, kepala OPD yang telah hadir. Kegiatan ini bertujuan agar terjadi perubahan mekanisme di tingkat paling dasar agar hasil evaluasi dapat diterapkan dalam kebijakan teknis,” ujar Bupati.
Menurut Dadang, sistem AKP yang dibangun dapat menghasilkan perbaikan yang cukup signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Bahkan, kata Bupati Dadang, pemerintah pusat menyetujui AKP sebagai database kemiskinan di Kab. Situbondo.
Meski demikian, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo menghendaki agar sistem AKP terus ditingkatkan dan diperbarui setiap tahun. Ini agar data semakin baik dengan harapan, sebut Dadang, agar tidak ada lagi kesalahan data, atau orang dengan tingkat ekonomi rendah yang tidak masuk dalam AKP.
Nanti pendataan di tingkat lingkungan terkecil dilakukan oleh petugas RT yang dipilih melalui musyawarah desa dan kecamatan dan ada satu petugas di setiap RT, yang bertanggung jawab atas akurasi DTD-AKP, selain Camat dan Kepala Desa.
“Unsur di tingkat RT memiliki tanggung jawab yang sangat obyektif untuk akurasi data AKP,” jelas Bupati.
Sementara itu indikator kemiskinan yang baru juga dirumuskan melalui musyawarah desa. Bupati meminta petugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kecamatan (TKPK), kades dan camat tidak hanya datang untuk tandatangan, melainkan berperan aktif dalam musyawarah. Agar indikator AKP benar-benar memenuhi obyektivitas.
Bupati juga meminta Camat untuk bertanggung jawab penuh atas musyawarah desa. “Apalagi di era sekarang sumber pendapatan desa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Maka, sudah sepatutnya disyukuri dalam bentuk pelayanan publik dan tata laksana pemerintahan yang semakin baik, salah satunya melalui DTD-AKP ini,” tegas Bupati.
Masih kata Dadang, upaya pengentasan kemiskinan akan dimulai dan memprioritaskan kelompok sangat miskin terlebih dahulu. Setelah selesai, akunya, akan dilanjutkan dengan kelompok miskin, baru berlanjut ke kelompok hampir miskin.
Termasuj juga diperpukan data kriminal, data kota tanpa kumuh, data kesehatan dan data kependudukan lainnya akan menjadi satu di DTD-AKP. “Ini untuk memudahkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah,” pungkas Bupati Dadang. [awi]

Tags: