BPN Lakukan Pengukuran Tanah di Tambak Asri Surabaya

Surabaya, Bhirawa
Warga RW IV hingga RW IX, Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan Kota Surabaya akhirnya bisa bernafas lega. Sebab harapan mereka bisa mendapatkan kepastian status tanah yang dipakai tempat tinggal akan terwujud.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya terus berupaya agar tanah yang ditempati warga itu keluar sertifikat. Bahkan dirinya beberapa waktu telah melapor ke Presiden Joko Widodo soal tanah warga Tambak Asri.
”Saat rapat di Istana Bogor, saya sampaikan ke Pak Presiden soal keinginan warga Tambak Asri yang ingin kejelasan status tanahnya. Alhamdulillah usaha ini berhasil karena Pak Presiden menyetujuinya. Sekarang BPN (Badan Pertanahan Nasional) tengah melakukan pengukuran di Tambak Asri,” kata Risma.
Tanah yang ditempat warga ini, kata Wali Kota Risma, status tanahnya tidak jelas. Untuk itu, dalam peraturan status tanah negara bisa disertifikatkan oleh orang yang telah menempati lama. ”Mudah-mudahan tahun ini proses sertifikat itu bisa selesai semua,” ungkapnya.
Menurut Risma, kasus sertifikasi tanah serupa pernah terjadi di wilayah Suramadu sisi Surabaya. Awalnya wilayah Suramadu sisi Surabaya masuk dalam wilayah pengembangan BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu). Tapi setelah dirinya memperjuangkan, wilayah pengembangan hanya untuk di Madura saja.
”Setelah saya memperjuangkan itu, akhirnya tanah yang ditempati warga di Suramadu sisi Surabaya bisa disertifikatkan. Dulu saya ikutkan program BPN yang sertifikat gratis. Sekarang sudah bersertifikat semua. di Tambak Asri nanti juga begitu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RW V, Sudarsono, saat ditemui di Balai Kota Surabaya beberapa waktu lalu membenarkan jika ada petugas BPN Surabaya II yang tengah melakukan pengukuran tanah. ”Sudah 10 hari dilakukan pengukuran tanah di RW V,” katanya.
Ia menambahkan luas tanah RW V ada sekitar 13,3 hektare. Sedangkan penghuninya ada 1.114 dengan 920 persil. Sebab, ada satu persil untuk dua KK. Untuk pengukuran di RW IV dan VI sudah dilakukan ”Pengukuran ini dilakukan sejak sebulan lalu,” kata dia.
Sedangkan Lurah Morokrembangan Suhendri Widyo Astuti mengatakan, tanah yang ditempati warga itu dulunya milik Kementerian PU Perumahan Rakyat RI. Tanah tersebut ditempati 15 ribu KK. Ia menambahkan kini BPN melakukan penyuluhan dan pengukuran mereka tak memiliki buku tanah. ”BPN melakukan pendataan di RW IV hingga IX,” kata dia.
Meski mereka tidak memiliki buku tanah, warga tidak mengalami persoalan dalam mengurus administrasi. Bahkan warga antusias membayar PBB. ”Saya mendukung BPN mengukur tanah mereka,” tegas dia. [iib]

Tags: