Berharap DPRD Baru

Setaip daerah propinsi, serta kabupaten dan kota, kini sudah memiliki DPRD baru hasil Pileg 2019. Termasuk propinsi papua dan Papua Barat. Sebanyak 19.817 anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah dilantik. Seluruhnya akan menjadi pejabat tinggi di daerah, dengan hak protokol (politik) dijamin konstitusi. Serta hak keuangan (penghasilan) memadai. Masyarakat berharap “wakil-nya” akan benar-benar mengawasi kinerja Kepala Daerah.
Pelantikan (pengucapan sumpah jabatan) DPRD akan berakhir sampai September. Masing-masing mewakili daerah pemilihan (Dapil), yang tersebar di 272 dapil tingkat propinsi, serta 2.207 Dapil tingkat kabupaten dan kota. Lolos seleksi pilihan rakyat diantara 550 ribu calon legislatif (caleg). Sekitar 60% anggota DPRD yang dilantik merupakan “muka lama” yang mencalonkan kembali, termasuk pindah parpol.
Sebenarnya, hampir seluruh (90%) “muka lama” mencalonkan kembali. Kecuali menderita penyakit kronis, menyebabkan jago lama tidak kuat bersaing. Tetapi yang lolos seleksi pilihan rakyat hanya separuhnya (45%). Sedangkan “muka baru” lebih disebabkan gerakan kuat milenial yang menginginkan perubahan. Rata-rata masih di bawah 35 tahun. Di Jakarta, kelompok politik milenial akan memiliki porsi sepertiga (35 kursi) DPRD.
Namun harus diakui, banyak caleg muda terpilih masih “mem-bonceng” popularitas orangtua. Termasuk anak Kepala Daerah. Sehingga anggota legislatif milenial harus membuktikan berkinerja lebih profesional. Diantaranya, lebih sering blusukan menyerap aspirasi rakyat. Juga tidak terlena padatnya program acara kunjungan ke luar negeri. “Muka baru” anggota DPRD juga diuntungkan dengan pertambahan Dapil, bagai melempangkan arena juang milenial.
Pada tingkat propinsi Dapil bertambah sebanyak 95 wilayah, dan Dapil kabupaten dan kota bertambah 715 kawasan. Beberapa propinsi akan memiliki kursi DPRD lebih dari maksimal (100 orang). Disebabkan jumlah penduduk yang sangat besar (lebih dari 30 juta). Yakni, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, masing-masing 120 kursi. Sedangkan propinsi DKI Jakarta, memiliki 106 kursi DPRD, sesuai UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Kekhususan DKI Jakarta.
Pada saat pelantikan, berdasar UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, seluruh anggota DPRD wajib mengucapkan sumpah. Kewajiban sumpah anggota DPRD Propinsi diatur pada pasal 320. Sedangkan sumpah anggota DPRD Kabupaten dan Kota diatur pada pasal 369. Tidak terkecuali DPRD propinsi Papua (beserta DPRD 28 kabupaten dan 1 Kota Jayapura), dan Papua Barat (beserta 12 kabupaten dan 1 Kota Sorong).
Bunyi sumpahnya sama. Setelah menyebut nama Allah (Tuhan), pada alenia pertama dinyatakan, “bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya … dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pada alenia akhir dinyatakan, “…mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Tidak mudah menembus kursi ke-dewan-an legislatif di daerah. Harus bertarung sengit antar partai politik (parpol), sekaligus bersaing ketat dengan sesama kader internal parpol. Selain popularitas, juga dilakukan upaya sistemik berupa pengenalan diri melalui alat peraga kampanye. Namun konon, ke-terpilih-an anggota legislatif bergantung pada besarnya ongkos politik. Pemberian ongkos politik masih menjadi kritisi setiap penyelenggaraan Pemilu.
Ongkos politik, bukan sekadar berbentuk uang tunai (money politics) melalui jasa kurir. Melainkan biasa pula dikreasi dalam berbagai ragam pembiayaan. Antara lain, pembagian sembako, sandang, dan tour (rekreasi) kelompok. Ongkos politik yang mahal menjadi “penggoda” utama segenap anggota legislatif mencari jalan balik modal. Sampai terjerumus penyalahgunaan wewenang.

——— 000 ———

Rate this article!
Berharap DPRD Baru,5 / 5 ( 1votes )
Tags: