Berada di Zona Khusus Taman Nasional, Nasib Warga Merak Situbondo Terkatung

Komisi II menggelar pertemuan dengan pihak Balai Taman Nasional Baluran guna membahas nasib warga Padukuhan Merak. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Kalangan Komisi II DPRD Situbondo (membidangi ekonomi dan pembangunan) menggelar pertemuan bersama Taman Nasional (TN) Baluran kemarin.
Komisi II terus memperjuangkan nasib ratusan KK warga Padukuhan Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih. Hingga saat ini, ratusan Kepala Keluarga yang tinggal di Padukuhan merak belum jelas status tanah yang mereka tempati.
Warga yang sudah tinggal puluhan tahun itu dinilai menempati tanah secara illegal. Ini karena mereka berada di zona khusus yang masih dalam penguasaan Taman Nasional (TN) Baluran Situbondo.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto, mengatakan, DPRD mulai menjajaki kerjasama dengan pihak TN Baluran, demi untuk melegalkan warga yang tinggal di Padukuhan Merak.
Bahkan Hadi mengaku, hingga kini Pemerintah Kabupaten Situbondo belum bisa membangunan akses pendidikan dan kesehatan di Padukuhan Merak. “Itu karena pemukiman ratusan warga masih belum berizin. Mereka sewaktu-waktu bisa diusir pihak Taman Nasional Baluran,” papar Hadi.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, hasil pertemuan bersama pihak Taman Nasional Baluran, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga Padukuhan Merak Situbondo. Komisi II memiliki tanggungjawab, karena mereka sudah lama menjadi penduduk Situbondo. Bahkan setiap ada hajatan pemilu, pemilihan gubernur maupun pilkada, warga Padukuhan Merak juga menggunakan hak pilihnya. “Makanya kami mencari solusi terbaik,” ucap Hadi.
Hadi kembali menambahkan, Komisi II dan Taman Nasional akhirnya sepakat, untuk bersama-sama memperjuangkan legalitas warga Padukuhan Merak. Kedepan, urainya, hanya tinggal Pemkab Situbondo untuk menindaklanjuti bentuk kerjasama dengan pihak Taman Nasional Baluran.
Hadi menerangkan, untuk memperjelas bentuk kerjasamanya, DPRD bersama Pemkab dan pihak Taman Nasional Baluran, akan bersama-sama menemui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) RI.
“Agar nanti mudah saat berkoordinasi soal model kerja sama tersebut. Dengan demikian, warga Padukuhan Merak bisa bercocok tanam dan bisa memanfaatkan kawasan hutan untuk berternak,” papar Hadi.
Tak hanya itu, Hadi berharap Komisi II bisa mendukung pembangunan sarana pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan di Padukuhan Merak. Pasalnya, ucap Hadi, saat ini lembaga pendidikan meski sudah ada tetapi masih berstatus filial kepada SDN Sumberwaru.
“Pun demikian dengan pelayanan kesehatan, warga disana yang sedang sakit harus berobat ke Pustu Sumberwaru. Padahal untuk sampai ke kesana, warga harus melintasi hutan dan menyeberangi lautan,” pungkas Hadi. [awi]

Tags: