Bayar Hutang, SK Penetapan Anggota DPRD Dianggunkan ke Bank

Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024, di gedung DPRD Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang, Bhirawa
Usai dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang periode 2019-2024 pada 30 Agustus 2019 dan menerima SK Penetapan, beberapa anggota dewan menganggungkan SK Penetapan itu ke Bank sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit.
Kabarnya uang pinjaman itu dibuat menutupi hutang yang sebelumya digunakan untuk biaya politik, saat mencalonkan anggota legislatif (caleg).
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Malang berinisial HM mengakui kalau menganggunkan SK Penetapan ke bank.
“Karena sudah ada pihak bank menawarkan kredit dengan jaminan SK. jika pengajuan kredit disetujui pihak bank akan saya gunakan untuk mengembalikan hutang,” ungkapnya, Senin (2/9).
Penawaran kredit yang disampaikannya, lanjut dia, SK Penentapan bisa memperoleh pagu pinjaman sebesar Rp 200 juta-Rp 300 juta dengan jangka waktu pengembalian maksimal sesuai masa jabatan 5 tahun.
Sedangkan untuk mengangsur kredit setiap bulan langsung dipotong melalui gaji dan tunjangan yang saya terima setiap bulan. Sedangkan untuk gaji dan tunjangan yang diterima Anggota DPRD Kabupaten Malang sebesar Rp 25 juta.
“Dan jika per bulan di potong 40 persen atau Rp 10 juta dari gaji dan tunjangan untuk mengasur pinjaman bank, maka masih ada sisa uang Rp 15 juta. Sehingga dengan sisa gaji sebesar itu harus cukup untuk kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya,” papar HM.
Dia menegaskan, SK Penetapan Anggota DPRD dijaminkan ke bank, itu sah-sah saja, dan tidak ada masalah karena SK tersebut tidak ada hubungannya dengan kelembagaan. “Sebab, urusan pinjam meminjam uang di bank itu urusan perorangan. Sehingga ketika ada masalah dengan bank, itu urusan masing-masing perorangan” ujarnya. [cyn]

Tags: