Bawaslu Kaji Pengakuan PNS Terperiksa Kasus Netralitas ASN

Tulungagung, Bhirawa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung masih melakukan kajian atas pengakuan dua ASN Pemkab Tulungagung yang diperiksa Bawaslu Kabupaten Tulungagung karena dinilai melanggar netralitas ASN dalam Pemilu 2019.
“Setelah melakukan klarifikasi kemarin saat ini kami sedang melakukan kajian. Kajian dilakukan oleh bagian pengawasan dan penindakan Bawaslu Tulungagung,” ujar anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi, pada Bhirawa, Rabu (13/3).
Pemeriksaan dua ASN yang berstatus PNS di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Tulungagung tersebut dilakukan Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada Selasa (12/3) sore. Keduanya hadir dalam pemeriksaan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung tersebut.
Menurut Arman, saat dilakukan klarifikasi kedua PNS terperiksa mengaku tidak mengetahui jika melakukan posting atau unggahan capres tertentu di media sosial (medsos) merupakan bentuk dari ketidaknetralan ASN dalam Pemilu 2019. “Yang mereka tahu yang dianggap pelanggaran itu jika ASN mengikuti kampanye. Netralitas ASN itu dianggap hanya tidak boleh ikut kampanye,” terangnya.
Ketika sudah mengetahui jika melakukan unggahan capres tertentu di Medsos juga dinilai sebagai bentuk ketidaknetralan ASN, lanjut Arman, kedua PNS tersebut menyatakan tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan mereka akan menghapus unggahan capres tersebut di media sosialnya masing-masing.
Ketika ditanya berapa lama kajian dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung terkait hasil pemeriksaan dua ASN itu, pria yang lulus sarjana strata satunya dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyatakan akan diproses secepatnya.
“Setelah kajian selesai, kami akan berikan rekomendasi pada Dindikpora Kabupaten Tulungagung. Ini peringatan dan pelajaran bagi ASN lainnya untuk tidak melakukan hal serupa,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Fayakun SH MH mengatakan pemanggilan dua ASN lingkup Pemkab Tulungagung itu atas laporan masyarakat. Dua ASN tersebut membagikan postingan di medsos yang dapat dinilai sebagai dukungan pada pasangan capres dan cawapres tertentu.
Padahal, lanjut Fayakun, ASN sudah dibatasi dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan PP Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dam kode etikpegawai negeri sipil. “Jadi memposting dukungan ke pasangan calon tertentu di medsos tidak diperbolehkan bagi ASN,” tuturnya. [wed]

Tags: