Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Kantongi Caleg Rawan Money Politic

Agung Nugraha.n [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Pilpres dan Pileg tahun 2019, 17 April, kurang tujuh hari lagi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab Sidoarjo sudah mengantongi Caleg yang perlu diawasi dan diidentifikasi rawan melakukan money politic.
Menurut Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kab Sidoarjo, Agung Nugraha, diantara ukuran identifikasi rawan melakukan money politic itu adalah, orang-orang yang mempunyai kuasa dan orang yang secara kapital memilik modal lebih.
”Kami sudah punya gambaran atau mengantongi nama yang perlu diawasi, kini pengawas kami sudah bergerak, meski tidak sekencang nanti saat masa tenang, kami juga akan sinergi dengan TNI/Polri,” jelas Agung, Selasa (9/4) kemarin, di Sekretariat Bawaslu Sidoarjo Jl Pahlawan Sidoarjo.
Agung mengatakan, dari 18 Kecamatan di Sidoarjo, Bawaslu Sidoarjo sudah mengidentifikasi personil – personil yang rawan melakukan money politic. Tetapi Daerah Pemilihan (Dapil) dua yang terdiri dari wilayah Kec Candi, Kec Tanggulangin, Kec Porong dan Kec Jabon, dianggap yang paling ‘mengerikan’.
Sehingga di Dapil itu, kata Agung, perlu pengawasan khusus. Itu dikarenakan, di Dapil itu ada tempat tinggal DPR RI, ada Caleg DPR RI yang berkapital besar dan kursi yang direbutkan di tingkat DPRD Sidoarjo hanya delapan tapi akan direbutkan oleh petaha di sebanyak 10 Caleg. Sehingga diperkirakan, mereka akan menggunakan segala cara agar terpilih kembali.
Agung berharap, masyarakat Sidoarjo ikut mengawasi jalannya Pemilu 2019 ini, dengan melaporkan ke Bawaslu Sidoarjo bila menemukan praktek money politic. Masyarakat Sidoarjo tidak perlu takut dan khawatir. Karena identitas pelapor akan dilindungi.
”Masyarakat Sidoarjo tak perlu takut, saat ini sesuai UU yang dijerat hukum pidana adalah yang memberi money politic, yang menerima tidak,” tegas Agung.
Dan sepuluh hari menjelang coblosan, diakui Agung, Bawaslu Sidoarjo masih belum dapat laporan money politic. Tapi juga terdengar, namun belum ada pergerakan. Pada Pemilu 2019 ini pola pengawasan Bawaslu Sidoarjo akan lebih ketat dari Pilgub 2018 lalu. Karena pada saat ini, peserta Pemilu dianggap lebih banyak.
”Tetapi mudah-mudahan saja tak sampai ada laporan money politic, kita harus cerdik mengawasi, agar bisa menutup ruang politik uang ini,” kata Agung.
Bentuk money politic yang sempat terjadi di Kab Sidoarjo pada kegiatan Pemilu sebelumnya diantaranya berupa pemberian uang dan Sembako. Untuk menyadarkan masyarakat agar menolak money politic dan melaporkan bila ada. Agung menegaskan, sudah disosialisasi lewat berbagai cara. Diantaranya media sosial, dengan Ormas, langsung dengan masyarakat. Kalau pemimpin yang baik adalah pemilih yang tak melakukan money politic.
Agung menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu Sidoarjo menerjunkan sebanyak 5.592 orang pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). [kus]

Tags: