Bawaslu Kabupaten Malang Turunkan Ratusan APK Bermasalah

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang Geogre Dasilva

Kab Malang, Bhirawa
Jelang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang, terus menggelar kegiatan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg) dan pasangan Calon Presiden (Capres)-Calon Wakil Presiden yang telah melanggar aturan Pemilu.
Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang Geogre Dasilva, Minggu (24/2), saat dihubungi melalui telepon selulernya membenarkan, jika pihaknya sudah menurunkan 454 APK Caleg dan pasangan Capres yang tersebar di 33 kecamatan. Sedangkan penurunan APK tersebut, dilakukan oleh masing-masing Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam). “Bawaslu menurunkan dan membersihkan APK para Caleg dan Capres-Cawapres yang melanggar sudah sesuai dengan aturan Pemilu,” paparnya.
Dari ratusan APK yang bermasalah dan telah diturunkan, kata dia, gambar Caleg dari 14 partai politik (parpol) dari 15 parpol yang terdaftar di KPU Kabupaten Malang. Sedangkan satu parpol itu, yakni Partai Garuda, karena di Kabupaten Malang parpol tersebut tidak memiliki Caleg yang diusungnya. “Pihaknya, akan terus melakukan penurunan APK yang melanggar aturan,” tegasnya.
Sementara itu, George juga menjelaskan, dari jumlah APK yang kita turunkan, ada
salah satunya APK pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 yang diatas foto kedua pasangan tersebut terdapat foto La Nyalla Mattalliti dan nama lembaganya, yakni La Nyalla Akademisi. Karena lembaga yang dimiliki La Nyalla belum terdaftar di KPU, maka hal itu telah melanggar aturan, dan secara otomatis kita turunkan APK tersebut.
“Penurunan APK pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, yang terpasang di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, hal itu sudah sesuai prosedur dan peraturan Perundang-Undangan Pemilu . Sehingga penurunan APK itu tidak asal menurunkan, tapi ada dasar hukumnya,” kata dia.
Sebelum melakukan penurunan APK gambar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, terang George, Panwaslucam Dau telah mengirimkan surat kepada pengurus parpol peserta Pemilu 2019, pada tingkat kecamatan. Karena foto La Nyalla Mattaliti dan lembaganya tercantum pada APK itu, maka telah melanggar Pemilu. Sedangkan La Nyalla sendiri juga sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur.
Ia menegaskan, penurunan APK yang bersalah, hal ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, serta rujukan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal1 angka 35, pasal 269, 271, dan pasal 272. Sedangkan PKPU Nomor 33 Tahun  2018 pada pasal 4 ayat (4), pasal 9 dan pasal 10.  Sehingga dengan berdasarkan UU dan PKPU tersebut, maka Panwaslucam Dau tidak pernah sengaja menurunkan APK pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01.
“Pawaslucam Dau juga tidak pernah melakukan perusakan APK pasangan Capres nomor urut 01, gambar APK lubang itu dikarenakan agar jika diterpa angin tidak ambruk. Jadi tidak benar jika Panwaslucam Dau merusak APK pasangan calon nomor urut 01,” tandas George. [cyn]

Tags: