Bawaslu Jombang Sosialisasikan Pengawasan dan Tindak Pidana Pemilu 2019

Sosialisasi Pengawasan dan Tindak Pidana Pemilu 2019 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jombang di Ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang, Jumat (29/03). [Arif Yulianto/ Bhirawa]

Jombang, Bhirawa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang menggelar sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 di Ruang Bung Tomo, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab Jombang), di Jalan KH Hasyim Asy’ari, Jombang, pada Jumat (29/03). Pada acara tersebut, Bawaslu Jombang menggandeng unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yakni dari Polres dan Kejaksaan Negeri Jombang.
Sosialisasi juga dihadiri oleh seluruh kapolsek jajaran di wilayah hukum Polres Jombang, sejumlah Camat, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Jombang, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemahasiswaan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur mengatakan, sosialisasi tersebut berkaitan dengan pengawasan pemilu dan potensi dugaan pelanggaran yang ada di pemilu tahun 2019.
“Sosialisasi ini kita tekankan pada pengawasan menjelang tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Ahmad Udi Masjkur.
Udi menambahkan, pada sosialisasi tersebut, para peserta juga dibekali materi tentang macam-macam pelanggaran tindak pidana pemilu seperti menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, menghilangkan surat suara, dan juga berkaitan dengan gangguan dalam tahapan pemilu. Materi tersebut selain diberikan langsung oleh narasumber Gakkumdu, juga diberikan dalam bentuk modul materi.
“Oleh Gakkumdu juga ditekankan terhadap potensi pasal-pasal yang bekaitan dengan dugaan tindak potensi pemilu yang ada di tahapan akhir pemilu, yakni tahapan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk tahapan hari tenang,” terangnya.
Acara sosialisasi ini ditargetkan agar seluruh elemen masyarakat turut serta dalam pengawasan partisipatif. Terlebih lagi dalam menyampaikan bahwa pemilu ini merupakan momen demokrasi yang harus dilakukan secara damai.
“Kami berharap dalam sisa waktu yang ada seluruh elemen masyarakat turut serta melakukan edukasi bahwa Pemilu kita ini bukan Pemilu yang gawat, bukan Pemilu yang antara hidup dan mati. Melainkan pemilu ini momen rutin lima tahunan. Saya yakin masyarakat kita sudah cerdas melihat dinamika-dinamika seperti itu,” tambahnya.
Sementara terkait netralitas ASN juga disinggung dalam sosialisasi Pengawasan dan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019. Diharapkan, para ASN bisa netral sesuai aturan Undang-Undang Pemilu.
“Aspek netralitas ASN itu ada dua parameter. Pertama ASN punya variabel untuk menggunakan hak pilih, kedua dia dituntut untuk netral. Kita menghimbau, silahkan kalau ASN ingin mengetahui calon pemimpinnya atau program-programnya, tapi juga harus dipertimbangkan variabel netralitasnya,” pungkasnya.(adv.rif)

Tags: