Bawaslu dan KY Pelototi Sidang Ahmad Dhani di PN Surabaya

Personel Bawaslu Kota Surabaya usai memantau kemungkinan adanya dugaan tindak pidana Pemilu pada sidang Ahmad Dhani di PN Surabaya, Selasa (12/3). [trie diana/bhirawa]

(Rawan Dugaan Kampanye Terselubung)

PN Surabaya, Bhirawa
Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dalam vlog berujar idiot dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo tampak berbeda dibandingkan sidang sebelumnya. Sidang yang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (12/3) ini mendapat perhatian khusus dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya dan Komisi Yudisial (KY) RI di Jatim.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo membenarkan hal itu. Pihaknya mengakui, beberapa personel diterjunkan di PN Surabaya untuk mengawasi apakah persidangan ini berpotensi dijadikan kampanye salah satu Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).
“Pengawasan yang kami lakukan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya potensi kampanye oleh para pendukung atau simpatisan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2019,” kata Hadi Margo Sambodo dikonfirmasi, Selasa (12/3).
Hadi menegaskan, pengadilan merupakan gedung milik pemerintah. Dan masuk wilayah yang dilarang untuk kegiatan kampanye. Hal itu diatur dalam Pasal 280 Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu. Yaitu, larangan kampanye di lembaga pendidikan, rumah ibadah, maupun institusi pemerintah.
“Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaksana dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah,” tegas Hadi.
Pihaknya menyatakan mendapatkan laporan bahwa ada pendukung salah satu Capres yang melakukan yel-yel. Atas laporan tersebut, pihaknya pun melakukan pemantauan. “Kalau potensi itu tidak ada, ya tidak masalah. Kita tidak memantau persidangannya, karena itu menjadi ranah polisi, kejaksaan dan pengadilan,” ucapnya.
Selain itu, di dalam wilayah maupun institusi pemerintah dilarang adanya pembagian bahan kampanye Pemilu, seperti pamflet, brosur dan lain-lain.
Disinggung adakah temuan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada persidangan Ahmad Dhani, Hadi mengaku personelnya tidak menemukan adanya pelanggaran.
“Tidak dijumpai di lapangan (pengadilan, red). Yang terpenting ada tidaknya unsur ajakan secara nyata untuk mendukung paslon Capres dan Cawapres, itulah yang menjadi objek pengawasan kami,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur Dizar Alfarizi menambahkan, pemantauan jalannya perkara Ahmad Dhani ini dikarenakan perkaranya menjadi sorotan publik. “Perkara ini memang menjadi perhatian publik. Kalau di sini (KY) Jatim memang tidak ada laporannya,” tambah Dizar.
Sebelumnya, Ahmad Dhani mendekam di Rutan Medaeng dalam status sebagai tahanan titipan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ia ditahan selama 60 hari karena vonis 1 tahun 6 bulan dalam kasus ujaran kebenciannya, dalam tahap banding. Di Surabaya, Dhani tengah menjalani proses persidangan dugaan kasus ujaran kebencian. Ia pun dijerat dengan Pasal 45 ayat 1 jo 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [bed]

Tags: