Baru 11 Persen Pelaku Ekonomi Kreatif Daftar HKI 

Ari Juliano Gema

Kota Malang, Bhirawa 
Ekonomi kreatif di Kota Malang tumbuh sangatpesat, sayangnya  belum semua pelaku ekonomi kreatif melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan orisinalitas produknya. Bahkan secara nasional baru 11 persen pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HKI.
Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) bekerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta, serta Disbudpar Malang menggelar Sosialisasi dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Hotel Atria, Selasa 12/3 kemari. Sedikitnya 80 pelaku ekonomi kreatif antusias mengikuti program ini.
Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Direktorat Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual, Ari Juliano Gema menilai, sosialisasi tersebut penting dilakukan di berbagai daerah, mengingat hak kekayaan intelektual puny peran penting dalam ekonomi kreatif.
“Namun sangat disayangkan karena baru 11 persen dari unit usaha ekonomi kreatif yang memiliki HKI terdaftar. Itulah yang mendorong kami melakukan kegiatan ini supaya akan lebih banyak lagi unit usaha ekonomi kreatif yang memiliki HKI terdaftar,” tutur Ari Julianto.
Menurutnya, jika usaha ekonomi kreatif telah memiliki HKI terdftar, maka produknya akan terlindungi dari tiruan atau penjiplakan pihak lain tanpa izin.
Program ini menurutnya, sudah berjalan tiga tahun sejak 2016, pertama kali juga  diluncurkan di Malang. Saat ini total sudah ada 8 ribu aplikasi pendaftaran HKI  yang  di bantu pendaftarannya,
Selain Malang, Bekraf menargetkan sebanyak 12 kota lainnya sebagai sasaran sosialisasi serupa. Dalam satu kota, ditargetkan ada 80-100 pelaku ekonomi kreatif yang bisa difasilitasi secara gratis oleh Bekraf. Sehingga mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi aplikasi fasilitasi pendaftaran diberikan.
Ia menambahkan, untuk mengetahui  persyaratan dan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, pelaku ekonomi kreatif dapat mengunduh aplikasi bernama Biima. “Selama ini, mencari informasi soal pendaftaran HKI agak sulit, sehingga kita sederhanakan dalam bentuk aplikasi,” tandasnya.
Namun bagi pelaku ekonomi kreatif yang ingin mendaftarkan HKI produknya, bisa mendaftar langsung di kanwil Surabaya, kantor Jakarta, atau konsultan HKI yang terdaftar. Prosesnya sekitar sembilan bulan.
Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi stimulus bagi pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi serupa bagi pelaku ekonomi kreatif. Sehingga fasilitasi HKI ini bukan hanya menjadi tugas Bekraf, tetapi juga pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni mengungkapkan, sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI di Kota Malang memiliki manfaat yang besar. Mengingat Kota Malang memiliki cukup banyak produk ekonomi  kreatif yang potensial. “Kegiatan ini sekaligus juga menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, yakni bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk terus melakukan dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif di terutama mengenai pentingnya perlindungan HKI,”tutur Ida Ayu. [mut]