Bapenda Kabupaten Malang Ditarget Pendapatan Rp600 M dari Pajak

Kepala Bapenda Kab Malang H Purnadi

Kab Malang, Bhirawa
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang terus meningkatan pendapatan dari sektor pajak. Sedangkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada tahun 2018, Bapenda ditargetkan untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp 535 miliar. Sedangkan untuk tahun 2019 ini, targetnya naik dan harus mencapai Rp 600 miliar.
Hal ini disampaikan, Kepala Bapenda Kabupaten Malang H Purnadi, Selasa (27/8), saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Menurutnya, jika dalam PAK 2019 ini, pihaknya telah ditargetkan untuk memperoleh pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 600 miliar. Sedangkan target pendapatan tersebut lebih besar jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 535 miliar. “Dan untuk tahun 2020 mendatang, target pendapatan naik sebesar Rp 700 miliar atau ada kenaikan Rp 100 juta,” terangnya.
Sedangkan, lanjut dia, pendapatan pajak tersebut dari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak restrubusi lainnya. Dan pada bulan Agustus 2019 ini, khususnya buku 1 dan 2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari target Rp 46,3 miliar masih terelalisasi Rp 31,2 miliar atau sebesar 67,3 persen. Sementara dari 33 kecamatan, masih 5 kecamatan yang telah melunasi pembayaran PBB, yakni Kecamatan Tirtoyudo, Tajinan, Kromengan, Sumberpucung, dan Pagelaran.
“Untuk pembayaran PBB yang rendah dalam penyelesaian pembayaran PBB 2019, yakni Kecamatan Poncokusumo, Jabung, Pakisaji, Donomulyo, dan Ampelgading, yang kini pembayarannya yang masih 35 persen. Sedangkan untuk kecamatan lainnya, pembayarannya sudah diatas 40 persen,” ungkap Purnadi.
Dia mengaku, jika target pendapatan itu cukup besar, karena berdasarkan perhitungan dari tahun ke tahun BPHTB ini mengalami pelonjakan. Dan kemungkinan karena terlihat dari sisi banyaknya investasi real estate dari para pengusaha. Sehingga mereka sekarang ini fokus pada pengembangan investasi di di daerah-daearah, termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang, dan tidak lagi mengembangkan investasinya di Surabaya.
“Kami bahkan diminta setiap bulan dalam realisasi pendapatan untuk melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga dengan permintaan KPK tersebut, maka dirinya akan melaporkan realisasi pendapatan. Hal itu agar tidak ada kebocoran, dan pembayaran PBB harus melalui Bank Jatim,” tuturnya.
Purnadi mengingatkan kepada warga Kabupaten Malang sebagai Wajib Pajak (WP) agar segera melunasi PBB, karena paling akhir pembayaran PBB, pada tanggal 31 Agustus 2019. Dan jika pada jatuh tempo pembayaran PBB tidak dilunasi, maka WP akan dikenakan denda sebesar Rp 5 persen dari nilai pokok pajak. Dan denda itu harus dibayarkan, karena denda tidak bisa dihilangkan.
“Bapenda sudah meminta bantuan kepada seluruh Camat agar memberikan sosialisasi, yakni dalam mengiformasikan kepada kepala desa (kades) agar segera melakukan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo,” tandasnya. [cyn]

Tags: