Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Konsultasi ke BNN Pusat

Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto bersama Anggita dan Ka BNNK Mokokerto ketika konsultasi di BNN Pusat, Selasa (21/5) kemarin

(Jelang Pembuatan Raperda Narkotika)

Kota Mojokerto, Bhirawa
Menjelang penyusunan Raperda tentang Narkotika, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto melakukan konsultasi BNN RI, Selasa (21/5) kemarin.
Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan penggalian informasi terkait draft Raperda, tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto mengatakan, keberadaan Raperda ini sangat dibutuhkan di Kota Mojokerto. Pasalnya, Kota Mojokerto masuk dalam daerah darurat Narkoba.
”Kondisinya memprihatinkan, kota kita yang kecil ini menjadi sarang para bandar Narkoba besar. Maskasnya diperlukan adanya Perda untuk mengatur ini,” lontar politikus Demokrat ini
Deny menyebut, dewan telah berinisiatif untuk menelurkan perda terkait pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dan untuk mematangkan draft itu dewan telah melakukan serangkaian konsultasi. Salah satunya dengan mengunjungi langsung kantor BNN pusat.
”Kami ingin berkonsultasi dan menggali informasi secara langsung ke kantor BNN pusat terkait draft raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini,” ujarnya.
Deny menjelaskan, ada lima hal yang diatur dalam Raperda tersebut nantinya. Antara lain, tentang sosialisasi penyalahgunaan narkotika di seluruh jajaran Pemkot Mojokerto, institusi pendidikan, rumah ibadah, dan lembaga – lembaga vertikal lainnya.
”Selama ini sebagai contoh, untuk masuk ke sekolah-sekolah itu kan (untuk sosialisasi) perlu izin dan ada cara – cara birokrasi yang agak rumit. Nah, dengan adanya Perda ini diharapkan sekolah menyiapkan programnya dibantu UPT Dinas Pendidikan. Bentuknya bisa jadi sosialisasi, bisa tes urine, banyak lah bentuknya,” ucapnya.
Dikatakan Deny, dengan adanya Perda itu, diharapakan mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika, prikotropika dan zat adiktif lainnya. Meskipun diakui Deny Perda ini banyak mengatur tentang pencegahan sesuai namanya yakni fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
”Kalau untuk proses penindakan dan hukum lainnya kan ada yang lebih berwenang. Tapi di sini juga diatur karena kita akan kerjasama juga dengan instansi vertikal lainnya. Misalnya dengan BNN, kepolisian dan kejaksaan,” pungkasnya. [adv.kar]

Tags: