Bantah Ada Aturan Pasien Harus Pulang Setelah Tiga Hari Dirawat

Sosialisasi BPJS Kesehatan di DPRD Kota Probolinggo.

(BPJS Datangi DPRD Kota Probolinggo)

Probolinggo, Bhirawa
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak pernah membatasi peserta BPJS berobat ke puskesmas atau rumah sakit. BPJS tidak pernah membuat aturan, pasien harus pulang setelah 3 hari berobat atau dirawat. Hal ini diungkapkan Kepala BPJS Cabang Pasuruan Indrina Damaryanti, menjawab pertanyaan Saiful Rohmat, salah satu anggota dewan, saat sosialisasi di DPRD Kota Probolinggo.
Menurutnya, pasien boleh pulang jika sudah sembuh atau meninggal dunia, serta pulang paksa. Tak ada lembaga atau profesi manapun yang boleh memulangkan pasien, termasuk BPJS.
Kalau ada pasien pulang sebelum sembuh, bukan aturan BPJS, Tetapi tergantung dokter yang menangani. Menurutnya, BPJS menanggung biaya diagnose pasien, bukan menghitung berapa hari dirawat. Hanya saja terkadang ada dokter yang memberikan obat yang harganya melebihi tarif, katanya Kamis 29/8.
“Kami itu membayar tarif berdasarkan diagnosa. Kalau obat yang dibeli hasil diagnosa habis, sedang pasien tidak sembuh, maka pasien dipulangkan,” tandasnya. Karenanya, Indrina mengimbau pihak rumah sakit pandai memanage pasien. Jangan sampai rumah sakit memberi obat ke pasiean yang mahal. Sebab, jika nanti obatnya habis maka pasien dipulangkan karena biaya tidak ditanggung BPJS alias dananya sudah habis.
“Misalnya ada pasien hasil diagnosanya usus buntu, maka biaya pengobatan usus buntu itu yang kita bayar. Usus buntu itu macam-macam. Ada yang sampai parah. Kalau diagnosanya parah, ya kami biayai sampai sembuh. Kami tidak membatasi, berapapun biaya kami bayar,” tanadasnya.
Menanggapi pertanyaan Agus Riyanto, soal rujukan berjenjang, Indrina Damaryanti mengatakan, aturan tersebut dibuat BPJS pusat dengan tujuan pemerataan. Sehingga pasien tidak menumpuk di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tertentu.
Sedang untuk penonnaktifkan PBI APBN, menurutnya, dilakukan Kemensos lantaran ada tidak valid. Misalnya double atau sudah meninggal, tetapi masih tercatat sebagai peserta BPJS. “Jika dinonaktifkan namun faktanya orang itu kurang mampu, maka bisa diajukan lagi,” bebernya.
DPRD Kota Probolinggo minta PBJS Kesehatan evaluasi diri. Sebab, ada banyak permasalahan yang terjadi akibat regulasi yang dibuat. Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo, ketika sosialisasi BPJS Kesehatan di ruang Rapat Utama Kantor DPRD.
Agus Riyanto mengatakan, aturan yang dibuat Pemerintah Pusat kurang sinkron dengan daerah. Padahal, yang menjalankan daerah. Salah satunya terkait rujukan berjenjang. “Saya pikir harus ada evaluasi diri dari BPJS,” ujarnya.
Selain itu, terkait dengan warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN yang dinonaktifkan. Faktanya warga tersebut masing kurang mampu. Namun, BPJS-nya dinonaktifkan. “Bukan hanya warganya yang baru tahu, BPJS-nya juga ketika dicek juga baru tahu jika warga itu dinonaktifkan. Ini kan lucu, siapa yang menilai warga tersebut mampu atau tidak, sehingga BPJS-nya dinonaktifkan,” katanya.
Anggota dewan lainnya, Saiful Rohman mempertanyakan terkait obat generik yang tidak ter-cover BPJS. Padahal, meski harganya sedikit mahal dari pada obat yang ditanggung BPJS, namun nilainya terbilang masih kecil. Selain itu, masalah pasien yang mayoritas tiga hari sudah dipulangkan. Padahal, belum sembuh total. “Ini sering terjadi, khususnya di kelas III,” paparnya.
Mengenai obat yang ter-cover BPJS, menurut Indrina, tidak benar jika obatnya jelek. Sebab, sudah dilakukan penilaian, termasuk oleh Kemenkes. Namun, biasanya obat yang lebih mahal ada tambahan. Seperti, ada penghilang nyeri. Namun, bukan berarti obat yang lebih mahal lebih bagus daripada obat generik yang ditanggung BPJS, tambahnya.(Wap)

Tags: