Bakorwil V Jember Jabarkan Jatim Akses di Wilayah Kerjanya

Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo saat membuka rapat fasilitasi dan penyelenggaraan Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan di wilayah kerja Bakorwil V Jember, Rabu (27/2/2019).

Jember, Bhirawa
Jatim Akses, program Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur dijabarkan Bakorwil V Jember, Balai Besar Bina Marga Prov. Jatim dan Kementerian PUPR dengan menghadirkan Dinas PU Bina Marga, Bappeda, Dinas Perhubungan dan Dinas Keberaihan dan Pertamanan dari 7 Kab/Kota se Bakorwil V Jember.
Progran Jatim Akses ini salah satu dari Nawa Bhakti Satya (Sembilan Pengabdian Tulus dan ikhlasan) program prioritas 99 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sejak dilantik oleh Presiden RI beberapa waktu lalu.
Kepala Bakorwil V Jember R. Tjahjo Widodo mengatakan, rakor ini menjabarkan Jatim Akses program Gubernur dan Wakil Gubernur Nawa Bhakti Satya (Bhakti ke-4) dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Oleh karena itu, Tjahjo berharap akses jalan yang ada di wilayah Bakorwil V Jember yang meliputi 7 kabupaten/ kota mulai Banyuwangi, Situbondo,Bondowoso, Jember, Lumajang dan Kab/Kota Probolinggo dapat dimaksimalkan.
” Sehingga dapat memperlancar perekonomian masyarakat di Jawa Timur utamanya diwilayah timur,” ujar Tjahjo saat membuka rapat fasilitasi dan penyelenggaraan penetapan fungsi jalan dan status jalan wilayah kerja Bakorwil V Jember, Rabu (27/2).
Selain itu, Tjahjo berharap, dalam rakor ini dapat menginventarisir berbagai persoalan utamanya terkait akses jalan, baik jalan kabupaten, provinsi, jalan pusat.” Sesuai petunjuk Ibu Gubernur, jangan memberikan informasi atau issu yang baik-baik saja, tetapi persoalan yang ada di bawah harus diangkat sab diselesaikan,” tandasnya.
Oleh karenanya, melalui rakor ini, Tjahjo berharap dapat mengungkap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh daerah utamanya terkait akses jalan.
“Seperti akses jalan Lumajang-Probolinggo, Bupati Lumajang sudah melayangkan surat kepada Gubernur dan Kementrian PUPR agar akses jalan tersebut diperlebar karena kemacetan yang luar biasa. Persoalan ini akan kita usulkan menjadi program prioritas,” ujar Tjahjo mencontohkan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Situbondo Tulus Prijatmadji. Tulus mengusulkan agar jalan pantura menuju pelabuhan Jangkar Situbondo dilebarkan dan dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi. Karena akan mempercepat dan mengurangi beban biaya.
“Selama ini akses jalan tersebut sulit dilewati kendaraan besar (truk tronton) yang mengarah ke Pelabuhan Jangkar yang akan menuju Lombok dan Nusa Tenggara Timur melalui jalur laut. Apalagi dermaga Jangkar siap digunakan, sudah 2 tahun dibangun dengan menelan anggaran Rp.90 milyar lebih dari APBD Provinsi Jatim,” tukasnya.
Kepala Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Sutoyo mengatakan, jalan provinsi diwilayah Bakorwil V Jember sepanjang 343 Km dari panjang keseluruhan 1421 Km. Jumlah ini masih bisa dikembangkan utamanya di kawawasan Ijen, Blauran dan sekitarnya.”
Jumlah ini masih bisa dikembangkan, utamanya kawasan wisata Ijen dan blauran” katanya Sutoyo.
Terkait permintaan perubahan status kelas jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, Sutoyo tidak mempersoalkan.”Silahkan mengajukan peningkatan status jalan. Peningkatan status jalan berlaku 5 tahun sekali, nanti pembangunannya (pelebaran jalan) bisa mengajukann BK (Bantuan Keuangan) ke provinsi. Nggak masalah, apalagi Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur sangat luar biasa terkait dengan peningkatan infrastruktur, konektivitas jalan agar pembangunan lebih maju dan lebih lancar di Jawa Timur,” katanya pula
Hal senada juga disampaikan oleh Arif dari Balai Besar Jalan Nasional VIII Waru Sidoarjp yang juga hadir dalam rakor tersebut. Menurut Arif, rakor ini sebaiknya digelar secara periodik.” Dengan pertemuan secara periodik, dapat memotret permasalahan yang ada untuk ditindaklajuti ke depan,” pungkasnya.(efi)

Tags: