ASN Langgar Perda KTR Bisa Turun Pangkat

Pro kontra terkait penerapan Perda KTR di Kota Surabaya masih berlanjut di kalangan legislatif, membuat realisasi implementasi kebijakan sulit diterapkan.

DPRD Surabaya, Bhirawa
Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan memberikan sanksi berat bagi yang merokok di 4 area di Surabaya. Sanksi ini dikenai denda lebih besar, bahkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar disanksi penurunan pangkat.
Panitia khusus Raperda KTR memasuki pembahasan sanksi dan denda bagi pelanggar aturan. Pelanggar yang merokok di delapan wilayah termasuk public space, rumah sakit, sekolah, tempat kerja akan dikenakan sanksi dan denda yang lebih berat.
Ketua Pansus Raperda KTR Junaedi mengatakan yang menarik di antara sekian pembahasan sanksi adalah rencana sanksi kepada ASN. ASN yang melanggar KTR akan turun pangkat.
”Yang kita bahas tadi masalah usulan sanksi dari pansus, ASN yang langgar KTR sanksinya berupa pangkatnya diturunkan,” ujar Junaedi yang juga politisi Partai Demokrat ini, Rabu (13/2).
Selain membahas itu, sanksi administrasi juga masih dalam pembahasan. Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini mengungkapkan, Pemkot Surabaya mengusulkan sanksi administrasi berupa uang minimal Rp 250 ribu sampai Rp 50 juta. “Angka ini masih bisa turun dan naik, tapi masih kami secara detail belum bisa memutuskan, di daerah lain itu bisa Rp 7 juta,” jelasnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini menegaskan, sanksi administrasi ini bertujuan untuk membuat efek jera. Sehingga pelanggar KTR bisa ditekan dan banyak yang menaati aturan ini nantinya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita menambahkan, usulan penurunan pangkat bagi ASN yang melanggar akan dibahas dalam Perwali sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda KTR.
Fenny, sapaannya, menjelaskan Raperda KTR masih dalam tahap pembahasan pasal per pasal. Titik fokusnya adalah pada pasal 4 dan 11 terkait dengan sanksi administrasi. ”Karena kalau nominal dendanya Rp 250 ribu terlalu kecil, diusulkan Rp 25 juta setiap pelanggaran,” ucapnya.
Menurutnya, sanksi Rp 250 ribu hanya dikenakan kepada pelanggar perseorangan. Sedangkan untuk instansi yang melanggar KTR akan mendapatkan sanksi sebesar Rp 50 juta. [dre]

Tags: