Arumi Bachsin Dorong Penguatan PKK di Tingkat Desa

Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin saat menghadiri pertemuan peningkatan kapasitas pengelola program prioritas nasional di Surabaya, Senin (15/4).[adit hananta utama/bhirawa]

Pemprov Jatim, Bhirawa
Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin meminta Ketua TP PKK di daerah terus memperkuat peran PKK di tingkat desa. Sebab keberadaan PKK desa merupakan ujung tombak dalam menggerakkan program prioritas nasional dan provinsi.
“Desa sangat strategis untuk menyelesaikan permasalahannya masing-masing. Apalagi desa memiliki dana desa. Karena itu TP PKK kabupaten/kota ikut berperan memperkuat PKK di desa. Fungsi controllingnya harus diperkuat,” ujarnya saat menghadiri Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Progran Prioritas Nasional Provinsi Jawa Timur 2019 di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin (15/4).
Menurutnya, PKK adalah shadow government yang memiliki tugas sama dengan pemerintah. Jika PKK desa bisa diperkuat, maka bisa menyinkronkan program prioritas dalam implementasi program PKK untuk mencegah stunting, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM.
Dijelaskan, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang, salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah adalah melalui penetapan proyek prioritas nasional penanggulangan dan pencegahan stunting yang dimulai pada 2017 lalu. Pemerintah telah membentuk tim intervensi yang terintegrasi dengan melibatkan beberapa kementerian/ lembaga.
Tahun ini, terdapat 12 kabupaten (120 desa) di Jatim yang menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanggulangan stunting. Antara lain, Kab Bangkalan, Kab Sampang, Kab Pamekasan, Kab Sumenep, Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Probolinggo, Kab Malang, Kab Trenggalek, Kab Nganjuk, Kab Kediri, dan Kab Lamongan. “Pada 2019 ini ditargetkan 315.181 keluarga baduta di Provinsi Jatim (terutama di 12 kabupaten sasaran stunting) terpapar 1.000 HPK,” katanya.
Terkait peningkatan IPM, Arumi memaparkan, kalau pada saat ini ada 10 kabupaten dengan IPM rendah yaitu 66.51 ke bawah. Sehingga wilayah tersebut diminta menjadi sasaran prioritas penggarapan program dari berbagai sektor agar peningkatan IPM lebih cepat. “Diperlukan sinergitas dan respon yang tepat dan cepat agar peningkatan IPM segera dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Prof Dr Haryono Suyono mengatakan, IPM tidak hanya tergantung pada orang miskin. Tetapi orang kaya jika anaknya tidak bekerja juga bisa menurunkan IPM.
Selain itu, ia juga memaparkan, keluarga yang mempunyai anak balita dianjurkan untuk mempunyai kebun bergizi. Sebab pada dasarnya untuk membangun Indonesia sehat, perlu memelihara lingkungan yang sehat untuk keluarga sejahtera salah satunya melalui kebun bergizi.
Kepada PKK di desa, lanjutnya, bisa mengikuti rembug desa untuk menyalurkan aspirasinya seperti menjaga kesehatan balita melalui BUMDes. Selain itu, PKK dengan UPPK dan UPPKs milik peserta KB diajak membangun jaringan supply untuk warung milik desa. [tam]

Tags: