Aparatur Pemerintahan Harus Bisa Laksanakan Tupoksi Kelembagaan

Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto membuka Diklatpim tingkat IV angkatan XIX Tahun 2019 ini dilingkungan Pemkab Bojonegoro yang bertempat di Gedung Anglung Dharma.

Bojonegoro, Bhirawa
Aparatur pemerintah harus bisa melaksanakan tupoksinya secara baik dan professional. Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto mengatakan, setiap aparatur pemerintahan dituntut memiliki kemampuan managerial dan tehnis operasional saat melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelembagaan.
“Sehingga setiap aparatur pemerintahan bisa menjalakan tugas dan fungsinya dilembaga tempat dia bertugas,” ungkap Wakil Bupati Bojonegoro, Budi Irawanto membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat IV angkatan XIX Tahun 2019 ini di lingkungan Pemkab Bojonegoro yang bertempat di Gedung Anglung Dharma, Senin (25/3).
Dirinya juga menjelaskan bahwa Pemerintah Disinilah diperlukan pengkayaan atau enrichment wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun, merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan organisasi. , sekaligus mampu menjabarkan konsep konsep kebijakan pimpinan dalam bentuk program dan kegiatan faktual.
Selanjutnya, Wabup mengatakan bahwa pada era reformasi Birokrasi yang saat ini terus dimantapkan, perlu dilakukan mulai dari struktur dan kultur kelembagaan pada sistem dan perilaku SDM birokrasi.
“Atau lebih khusus lagi pada perubahan pola pikir, ” tegas Budi Irawanto
Masih kata Wabup Bojonegoro kepada peserta Diklat untuk mengikuti dan melaksanakan Diklat PIM ini dengan penuh disiplin dan kesungguhan serta menumbuhkan kembangkan kemampuan dalam mendalami materi pembelajaran dan melaksanakan tugas yang diberikan para Widyaiswara dengan sebaik baiknya.
Sementara itu dalam laporan PLT Kepala BKPP Bojonegoro Joko Lukito mengatakan, maksud diselenggarakan Diklat PIM Tingkat IV ini adalah dalam rangka membentuk sosok kepemimpinan PNS khususnya pejabat struktural eselon IV selaku aparatur negara yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas pengabdian dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.
“Untuk itu diperlukan upaya pembinaan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan guna memenuhi kompetensi dalam jabatannya, ” kata Joko Lukito.
Diklat PIM ini diikuti oleh 40 peserta Pejabat struktural eselon IV yang berlangsung mulai 25 Maret hingga 26 Juli 2019. [bas]

Tags: