Antrian Layanan di MPP Sidoarjo Dikeluhkan

Kabag Organisasi Pemkab Sidoarjo, mengumpulkan pengelola dan OPD yang punya stan layanan di MPP Sidoarjo untuk disampaikan hasil Monev.[ alikus/bhirawa.]

(Baru Sebulan Diresmikan Menpan)

Sidoarjo, Bhirawa
Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo sebagai koordinator pelayanan publik di Kab Sidoarjo, telah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap sistim pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, yang sempat diresmikan oleh Menpan RB, M. Syafrudin, pada 29 Januari 2019 lalu.
Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf MSi, mengatakan salah satu hasil Monev itu diantaranya adalah sistim antrian pada stand layanan OPD yang dianggap cukup ramai. Yakni di Dispendukcapil dan BPJS, masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang sedang mengurus pelayanan.
Laporan langsung dari masyarakat saat dilokasi MPP Sidoarjo, kata Yusuf, untuk antri di stand layanan Dispendukcapil ada yang sudah datang sejak pukul 5.30 WIB. Tapi mereka baru dipanggil oleh petugas pada nomor urut ke 51.
“Mereka baru tahu, kalau layanan nomor 1 sampai 50 dipanggil karena antri secara online,” kata Yusuf, Kamis (14/3) kemarin.
Menurut Yusuf, sistim antrian di layanan Dispendukcapil agar diterapkan secara trial and eror. Mungkin tidak melulu secara online semua. Tapi dicoba digilir, antara cara online dan cara biasa.
“Misalnya, nomor 1 sampai 5 menggunakan cara antrian biasa. Tapi kemudian baru nomor 6 sampai 10 dipanggil secara online. Begitu seterusnya diselang-seling. jangan langsung 50 semua secara online,” kata Yusuf, yang baru saja telah mengundang pengelola dan OPD yang punya stand layanan di MPP Sidoarjo.
Yusuf minta agar sistim antrian di MPP Sidoarjo diperbaiki. Kalau di MPP Sidoarjo yang antri adalah sandal, tas dan helm, kata Yusuf, maka akan persis seperti kejadian saat di RSUD Sidoarjo sebelum menerapkan inovasi antrian yang diberi nama SANTRI.
“Maka itu saya minta jangan sampai terjadi lagi di MPP Sidoarjo,” kata Yusuf.
Monitoring dan evaluasi lainnya, kata Yusuf, dirinya tiap hari masih melihat ada orang yang keluar dari MPP Sidoarjo, lewat pintu masuk utama. Sehingga kesannya berseliweran tidak teratur. Juga masih banyak masyarakat yang nunggu layanan antrian sambil berdiri.
“Padahal menurut Menpan RB, konsep MPP itu harus bisa memanusiakan orang. Yang berdiri disuruh duduk. Diberi kursi. Bila kursi kurang, nanti pada PAK tahun ini bisa diusulkan,” tambah Yusuf.
Juga sangat diharapkan agar kendaraaan masyarakat yang sedang ngurus pelayanan di MPP Sidoarjo jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang akan bisa menurunkan citra pelayanan di MPP Sidoarjo.
Dinas Kominfo Kab Sidoarjo yang punya stand layanan disana, juga disarankan supaya membuat survey kepuasan masyarakat (SKM). Agar Pemkab bisa tahu pelayanan apa yang kurang di MPP Sidoarjo.
Kunjungan sekitar 300 an masyarakat dalam sehari disana, disarankan agar dimanfaatkan untuk melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Masyarakat puas atau tidak puas. Sehingga pengelola MPP Sidoarjo akan bisa tahu apa yang kurang dalam pengelolaan MPP Sidoarjo.
“Jangan dibiarkan saja, meski hanya survey, ini juga sangat penting,” kata Yusuf.
Sebagaimana diketahui, di pelayanan MPP Sidoarjo ini, diisi sebanyak 24 OPD di Pemkab Sidoarjo dan lembaga layanan lain di luar Pemkab Sidoarjo. Total layanan yang diberikan disana ada sebanyak 168 jenis layanan.
Dengan adanya MPP Sidoarjo, diharapkan akan bisa menjadi tempat alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan publik di Kab Sidoarjo. Agar masyarakat dapat layanan lebih mudah, cepat, aman dan lebih nyaman.
Sejumlah layanan disana misalnya seperti ada dari Dispendukcapil, Badan Pelayanan Pajak Daerah, BPR Delta Artha, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal, Samsat, Imigrasi, pengaduan masyarakat, PDAM, PLN, Telkom dan masih banyak lagi lainnya. (kus)

Tags: