Angka Perceraian PNS di Pemkab Malang Meningkat

Plt Bupati Malang HM Sanusi saat membuka Sosialisasi Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah setempat, di salah satu hotel, di wilayah Kota Malang.

Kab Malang, Bhirawa
Pemkab Malang mengelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah setempat.
Kegiatan yang dilakukan Pemkab Malang tersebut sangat penting karena PNS sebagai abdi negara merupakan unsur aparatur negara yang harus menjadi panutan masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berbicara terkait pernikahan maupun perceraian, kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang HM Sanusi, Rabu (26/6), saat membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS di lingkungan Pemkab Malang, di salah salah satu hotel, di wilayah Kota Malang, bahwa PP Nomor 10 Tahun 1990 itu, telah mengatur para PNS melaui formal perundang-undangan, yang diharapkan dapat menjadi salah satu hal yang bisa mengontrol dan mengikat kehidupan PNS agar tetap berjalan serasi, seimbang dan dinamis.
“Karena semakin banyak pengajuan perceraian dan pengaduan tentang permasalahan keluarga, secara langsung dan tidak langsung pasti akan berpengaruh pada kinerja PNS. Sehingga harus dicegah dan meminimalisir angka perceraian dilingkungan Pemkab Malang,” paparnya.
Sehingga dengan kegiatan sosialisasi tersebut, lanjut Sanusi, maka diharapkan seluruh PNS di lingkungan Pemkab Malang, dapat meningkatkan disiplin, dan kepatuhan dalam mentaati setiap peraturan yang melingkupi PNS. Karena belajar dari berbagai kasus perceraian yang telah terjadi, salah satupenyebabnya adalah permasalahan dalam berumah tangga.
“Seperti adanya perselisihan, ketidakcocokan dan pertengkaran, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama atau masalah ekonomi, perbedaan agama, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga terjadinya kasus perselingkuhan,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya berharap, agar para PNS sebagai peserta kegiatan ini dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik. Sehingga akan diperoleh pemahaman komprehensif tentang peraturan yang mengatur pernikahan dan perceraian bagi PNS. Dan dengan memahami peraturan tersebut, serta didukung adanya peningkatan kualitas moral PNS. Insya Allah akan mampu meminimalisir penyebab terjadinya perceraian dan permasalahan dalam keluarga PNS di lingkungan Pemkab Malang.
Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti mengatakan, dirinya telah menginisiasi kegiatan sosialisasi tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dilingkungan Pemkab Malang. Karena hal itu sudah diatur dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Sedangkan perkembangan angka perceraian PNS dilingkungan Pemkab Malang dalam tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2017 terdapat 44 orang, 2018 (49 orang), dan di bulan Juni 2019 masih terdapat 25 orang PNS yang mengajukan perceraian.
“Sehingga dengan kegiatan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 1990 itu kepada PNS, hal ini untuk menekan angka perceraian PNS dilingkungan Pemkab Malang. Sebab, jika PNS yang akan melakukan perceraian dengan istrinya harus izin dulu kepada pembina kepegawaian, sehingga tidak mudah ketika mengajukan perceraian,” tandasnya. [cyn]

Tags: