Aktivis FMP Desak Jaksa Tetapkan Tersangka Embung

Para anggota LSM FMP dan Walidasa, mendatangi kantor Kejari Madiun, Kamis (12/3). Tampak paling kanan, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Madiun, M.Aliq Rohman Yakin saat menerima pengaduan dari LSM perihal dugaan korupsi Proyek Embung Pilangbango Kota Madiun. [sudarno/bhirawa]

Para anggota LSM FMP dan Walidasa, mendatangi kantor Kejari Madiun, Kamis (12/3). Tampak paling kanan, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Madiun, M.Aliq Rohman Yakin saat menerima pengaduan dari LSM perihal dugaan korupsi Proyek Embung Pilangbango Kota Madiun. [sudarno/bhirawa]

Madiun, Bhirawa
Enam orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Merah Putih (FMP) dan Walidasa, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun yang terletak di Jalan Pahlawan Kota Madiun, Kamis (12/3).
Kedatangan mereka yang membawa poster bertuliskan. ‘Usut Tuntas Kasus Embung Pilangbango, Tangkap dan Gantung Maling-Maling Uang Rakyat dan Kami Rakyat Mendukung Kejaksaan Segera Menetapkan Tersangka’.
Di samping itu, kedua LSM tersebut,  mendesak Kejaksaan Negeri Madiun segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Embung (tandon air. Red) di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, senilai Rp18,7 miliar (baca Harian Bhirawa, Kamis 12/3).
Setelah ‘memamerkan’ posternya kepada wartawan, mereka kemudian diterima oleh Kasi Intelijen M.Aliq Rohman Yakin selaku ketua tim penanganan kasus Embung dan Kasi Pidana Khusus Kusuma Jaya Bulo, di ruang rapat bawah tanah.
Kepada kedua pejabat dari kejaksaan yang menerimanya, Ketua LSM Front Merah Putih, Putut Kristiawan, menyampaikan, ada indikasi korupsi lain selain pada proyek pembangunannya. Yakni masalah anggaran untuk Survey Investigasi Design (SID) yang didanai oleh APBN tahun 2011 sebesar Rp115 juta.
“Selain itu, juga anggaran APBD Perubahan tahun 2012 sebesar Rp138 juta untuk DED (Detail Engineering Design) proyek Embung. Karena itu kami minta kejaksaan agar segera menetapkan tersangka dalam kasus ini,” kata Ketua LSM Front Merah Putih, Putut Kristiawan, dihadapan Kasi Intelijen M. Aliq Rohman Yakin dan Kasi Pidana Khusus Kusuma Jaya Bulo.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Madiun, M.Aliq Rohman Yakin, mengatakan, saat ini penanganan kasus Embung sudah dalam proses penyidikan. Proses ini, untuk membuat terang adanya suatu perbuatan melawan hukum dan mencari siapa yang paling bertanggung jawab.
Bahkan untuk mempercepat penanganan kasus Embung yang menelan anggaran Rp18,7 miliar ini, pihaknya sudah minta bantuan tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang. “Kita sudah kirim surat ke Unbraw. Suratnya juga sudah dibalas. Intinya kita tinggal menetapkan waktu kedatangan tim ahli dari Unbraw,” terang Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Madiun, M.Aliq Rohman Yakin, kepada wartawan.
Kasi Pidana Khusus, Kusuma Jaya Bulo, menambahkan, meski ada statement dari Walikota Madiun Bambang Irianto dan Kepala BPBD Agus Subianto selaku Pengguna Anggaran yang mengaburkan kasus Embung, kejaksaan tidak akan terpengaruh oleh statement kedua pejabat tersebut. “Kami (Kejari  Madiun. Red) tidak terpengaruh oleh statement dari Wali Kota (Bambang Irianto) dan PA (Kepala BPBD Agus Subianto),” ujar Kasi Pidana Khusus, Kusuma Jaya Bulo.
Top of Form
Masalahnya lanjut dia, ini masalah pengusutan kasus koruptor. “Dia (koruptornya) kan banyak uangnya. Untuk itu, kami dibantu . Sebab, penanganan Proyek Embung Pilangbango ini agak rumit karena diduga ada rentetan-rentetannya. Terima kasih kepada LSM-LSM atas data-datanya. Sebab dalam hal ini, kami tidak main-main,” tegas Kasi Pidsus Kejari Madiun.
Karena itu, lanjutnya, dalam hal ini Kejari Madiun juga membutuhkan tim ahli yang kompeten. Sebab, Kejari Madiun serius dan tidak main-main dalam menangani kasus korupsi. “Ya, jika nanti tidak memuaskan, jangan salahkan kami. Untuk itu, kami dibantu data-datanya, agar dapat menangani kasus dugaan korupsi Proyek Embung Pilangbanyo Kota Madiun ini segera dapat ditangani hingga tuntas,”kata Kasi Pidsus Kejari Madiun menghimbau. [dar]

Tags: