Agustus 2019, NTP Jatim Alami Kenaikan

Pemprov Jatim, Bhirawa
Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di daerah perdesaan
adalah indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani Jawa Timur pada Agustus 2019 naik sebesar 0,75 persen dari 108,55 menjadi 109,36.
Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib). “Indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,83 persen dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,07 persen,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, jika dilihat perkembangan masing-masing sub sektor pada Agustus 2019, empat sub sektor pertanian mengalami kenaikan NTP, sedangkan sisanya mengalami penurunan. “Sub sektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Tanaman Pangan sebesar 1,31 persen dari 110,58 menjadi 112,03,” katanya.
Diikuti sub sektor Perikanan sebesar 1,24 persen dari 112,30 menjadi 113,69, sub sektor Peternakan sebesar 1,06 persen dari 112,84 menjadi 114,04, dan sub sektor Hortikultura sebesar 0,06 persen dari 101,63 menjadi 101,70. Sedangkan sub sektor yang mengalami penurunan NTP adalah sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,47 persen dari 104,35 menjadi 103,85.
Teguh juga menjelaskan, indeks harga yang diterima petani naik 0,83 persen dibanding bulan Juli yaitu dari 152,53 menjadi 153,79. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya indeks harga yang diterima petani pada empat sub sektor pertanian, sedangkan sisanya menalami penurunan.
Kenaikan indeks harga yang diterima petani tertinggi yaitu sub sektor Tanaman Pangan sebesar 1,35 persen, diikuti sub sektor Peternakan sebesar 1,28 persen, sub sektor Perikanan sebesar 1,21 persen, dan sub sektor Hortikultura sebesar 0,05 persen. Sedangkan penurunan indeks harga yang diterima petani adalah sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,47 persen. Sepuluh komoditas utama yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani
bulan Agustus 2019 adalah gabah, sapi potong, cabai rawit, rumput laut, buah mangga, udang,
tebu, tongkol, bandeng, dan ikan kembung.
Sedangkan sepuluh komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah bawang merah, kopi, ketela pohon/ubi kayu, vanili, lele, cengkeh, tomat, kol/kubis, kelapa, dan bawang daun.
Ia juga memaparkan, indeks harga yang dibayar petani terdiri dari 2 golongan yaitu golongan konsumsi rumah tangga dan golongan biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM). Golongan konsumsi rumah tangga dibagi menjadi kelompok makanan dan kelompok non makanan.
Pada Agustus 2019, indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,07 persen dibanding Juli 2019 yaitu dari 140,52 menjadi 140,62. Kenaikan indeks ini disebabkan karena indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) mengalami kenaikan sebesar 0,004 persen, dan indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM) naik sebesar 0,19 persen.
Indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) Agustus mengalami kenaikan sebesar 0,004 persen dari 147,83 pada Juli 2019 menjadi 147,84, dan Indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM) Agustus 2019 naik sebesar 0,19 persen dari 128,82 menjadi 129,07.
Sepuluh komoditas utama yang mendorong kenaikan indeks harga yang dibayar petani
Adalah cabai rawit, cabai merah, beras, upah membersihkan kapal, upah pemeliharaan, buncis, bibit ayam ras pedaging, jagung pipilan, upah membajak lahan budidaya, dan rumput segar.
Sedangkan sepuluh komoditas utama yang menghambat kenaikan indeks harga yang dibayar petani bulan Agustus 2019 adalah tomat sayur, bawang merah, bawang putih, terung, jeruk,
ketimun, umpan, es batu, bayam, dan lada/merica.
Dari lima Provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan pada Agustus 2019, Semua Provinsi mengalami kenaikan NTP. Kenaikan NTP terbesar terjadi di Provinsi Banten
sebesar 1,29 persen, diikuti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,22 persen, Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,16 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 0,83 persen, dan Provinsi Jawa
Timur sebesar 0,75 persen. [rac]

Tags: