Agenda Dekat Kementerian Agraria

surat ijoPEMBENTUKAN Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentu berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Tanah merupakan faktor utama bagi masyarakat, pebisnis, negara untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Dalam ilmu ekonomi, tanah merupakan modal utama untuk kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Jelaslah dapat kita pahami betapa tanah itu sangat penting untuk diurus secara administratif dan bagaimana penggunaannya untuk kepentingan pembangunan.
Kementerian Agraria disambungkan kembali dengan masalah tata ruang di negara kita yang sampai saat ini masih carut marut. Posisi tata ruang yang dibuat masih belum mengadopsi kepentingan masyarakat. Ada suatu harapan baru pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam bidang pertanahan dan juga tata ruang di negara ini.
Sebagai contoh, hampir di semua Kabupaten/Kota di negara ini masalah pertanahan sudah mengarah kepada konflik horizontal. Konflik pertanahan telah membuat banyak korban jiwa. Berbagai klaim tentang kepemilikan tanah berbuntut pada konflik sosial. Dalam konflik pertanahan masyarakat kecil yang seringkali mengalami kekalahan. Di Sumut  kasus pertanahan masih belum menemukan titik jelas. Korban sudah banyak yang jatuh karena memperebutkan status tanah.
Untuk itu, saatnya Kementerian Agraria memetakan (mapping) masalah pertanahan yang sangat pelik di negara ini. Reformasi agraria yang sering kita dengar masih belum memberikan penyelesaian yang menyeluruh. Untuk itu, agenda cepat yang harus dilakukan oleh Kementerian Agraria adalah  melihat apa saja yang menjadi latar belakang dan pemicu munculnya masalah. Dengan demikian  ada solusi yang diberikan.
Satu hal yang jadi pedoman bagi Kementerian Agraria dalam menyelesaikan masalah pertanahan harus mengacu pada upaya pembangunan masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang seringkali korban oleh para pemilik modal. Masyarakat selalu kalah menghadapi para pemilik modal dalam urusan pertanahan.
Sebagai contoh, masyarakat yang sudah hidup ratusan tahun di suatu daerah seringkali dilarang mengelola hutan dengan alasan hutan lindung. Sementara jika di dalam hutan ada kandungan tambang yang menjanjikan secara ekonomi, maka pengusaha akan masuk. Pengusaha ini bisa saja diberikan ijin pengusahaan dan penguasaan, sementara masyarakat di sekitar tambang akan diabaikan. Masyarakat penambang bisa saja dianggap pemerintah liar, bahkan mengalami intimidasi dari  oknum aparat. Mengapa masalah pertambangan di sebuah areal yang ditempati oleh masyarakat selalu meminggirkan masyarakat? Ini hanya secuil masalah pertanahan  di negara ini.
Untuk itu, solusi bijak yang diberikan oleh Kementerian Agraria sangat kita tunggu agar tercipta ketenangan dalam masyarakat. Masalah pertanahan dan tata ruang yang akan dikelola Kementerian Agraria dan Tata Ruang kita harapkan mendorong pembangunan dengan cara meminimalisasi konflik-konflik pertanahan yang telah banyak memakan korban jiwa. Tata ruang yang dibangun oleh pemerintah kita harapkan juga menjadi tata ruang yang mendorong penyelamatan lingkungan hidup, menciptakan ruang hijau, dan nyaman bagi masyarakat. Semoga Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi cikal bakal penyelesaian masalah pertanahan di negara kita secara menyeluruh untuk mendorong pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan lingkungan hidup.

                                                                    —————————— 000 ————————————

Rate this article!
Tags: