Ada PPKn, kok Kembali ke PMP?

Oleh :
Kurniawan Adi Santoso
Guru SDN Sidorejo Kec. Krian, Sidoarjo

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana mengembalikan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dasar Kemendikbud memasukkan kembali PMP ke kurikulum sekolah untuk mengatasi masalah bangsa seperti intoleransi, radikalisme, terorisme, korupsi, premanisme, separatisme yang tidak sesuai moral Pancasila. Yang penting, meski PMP kelak dikembalikan jangan berpikir untuk menghidupkan kembali penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dengan hafalan butir-butirnya. Ini zaman now.
PMP akan diajarkan di semua jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2019. Saat ini PMP sedang dalam pengkajian Kemendikbud sebab ada hal perlu yang diperbarui. Ini agar tidak mengulang kesalahan masa silam dalam mengimplementasikan PMP yang membuat materinya sekadar hafalan yang membosankan. Pembelajaran PMP perlu diterapkan dengan menggunakan metode, strategi serta cara yang berbeda dengan penyampaian pelajaran di masa lalu.
Sebagaimana diketahui PMP diajarkan di sekolah sejak Kurikulum 1975. Ia menggantikan mapel Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah diajarkan dari tahun 1968. PMP berisi materi Pancasila yang merujuk pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
Perkembangan berikutnya, materi P4 makin dikokohkan dalam PMP Kurikulum 1984. Uraian pokok bahasannya dijabarkan menurut urutan sila-sila Pancasila, sebagaimana penjabaran P4 terhadap tafsir pengamalan Pancasila. Meskipun aspek afektif menjadi titik berat dalam PMP Kurikulum 1984, namun materi yang dibahas lebih banyak memuat aspek pengetahuan (kognitif).
Mapel PMP disempurnakan pada Kurikulum 1994. PMP berganti jadi mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya. Pembelajarannya memakai pendekatan spiral meluas atau dari materi yang mudah kemudian makin sulit dan rumit.
Seiring berjalannya waktu pembentukan warga negara yang Pancasilais lewat mapel PPKn tak membuahkan hasil yang memuaskan. Ini karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif, bahkan verbalistik (Samsuri, 2010). Pun kelemahan model dan metode pembelajaran PPKn oleh sebagian besar guru-guru menjadi faktor berikutnya yang menjadikan misi membentuk karakter warga negara yang bermoral Pancasila masih jauh dari harapan.
Lalu keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Pancasila tak lagi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Implikasinya pada Kurikulum 2004 dan Kurikulum 2006 hanya memberi tempat untuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Lagi-lagi lewat PKn belum mampu memberikan pijakan yang kokoh bagi generasi muda dalam menghadapi krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia. PKn dominan bermuatan ketatanegaraan, kurang memberi aksentuasi yang proporsional muatan nilai dan moral Pancasila. Ia cenderung dominan pada sisi kognitif, belum optimal pada dimensi afektif dan psikomotoriknya.
Alhasil dalam Kurikulum 2013 (K-13), Pendidikan Pancasila dimunculkan lagi hingga kini menjadi PPKn namanya. Materinya berkisar empat pilar kebangsaan yakni nilai dan moral Pancasila, UUD 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan harapan, mapel PPKn dapat menumbuhkembangkan karakter peserta didik sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.
Tumpang Tindih
Jelas bila mapel PMP dikembalikan ke kurikulum sekolah, akan tumpang tindih dengan PPKn. Sebab saat ini Pendidikan Pancasila atau PPKn sudah ada di K-13. Pun akan membebani siswa karena bertambahnya mapel.
Maka dari itu sebagai bagian pendidikan moral, ada baiknya PMP diberikan dalam setiap mata pelajaran, dan bukan berdiri sendiri. Membumikan kesadaran Pancasila lebih merata terdistribusi ke dalam relung siswa jika ada nilai-nilai Pancasila di setiap bidang studi yang sudah ada. Nilai-nilai Pancasila dipastikan dapat disisipkan pada semua mata ajar dan pokok bahasan yang ada (Baedowi, 2017).
PMP bukan diberikan lewat sederet hafalan. Ini karena mapel PMP dimaksudkan untuk membentuk watak bangsa yang kukuh, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Sehingga agar merasuk di jiwa, pembelajarannya harus membuat siswa senang dan bahagia.
PMP bisa dimulai dengan penanaman nilai, selanjutnya menjadi etika dan kemudian diturunkan lagi sebagai norma. Sehingga diharapkan menjadi perilaku keseharian. Pelajaran PMP menjadi nilai baik keseharian yang dipraktikkan dalam kehidupan berketuhanan, berbangsa bernegara. Ini menjadi sangat penting dipahami semua pihak.
Memahami nilai-nilai Pancasila bukan sekadar dihafal lewat indoktrinasi. Nilai-nilai ini adalah untuk diamalkan. Maka guru dalam pembelajaran harus menjadi fasilitator dan mediator agar nilai-nilai luhur Pancasila bisa dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Tentu sebelum pengembalian mapel, guru dibekali dulu pemahaman tentang PMP. Dan cara pembelajarannya. Seperti, lewat film yang diproduksi oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (P4TK PKn dan IPS) yang menanamkan nilai sila-sila dalam Pancasila. Ini semata agar pelajaran menarik, menyenangkan dan tidak membosankan.
Terakhir, penyajian nilai-nilai Pancasila dalam buku teks pelajaran PMP harus objektif. Sajian buku PMP hendaknya mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis. Siswa dibiasakan mengkaji dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila tidak sekadar sebuah kebenaran sejarah yang harus diterima dan dijabarkan dalam pengalaman hidup. Tetapi menjadikan Pancasila fungsional dan sangat bermakna di kehidupan sehari-hari mereka. Semoga.

——— *** ———–

Rate this article!
Tags: