61 Anggota DPRD Jatim Belum Laporkan LHKPN

Foto: ilustrasi

Surabaya, Bhirawa
Koordinator Parlemen Watch Jatim Umar Sholahudin menyayangkan 61 Anggota DPRD Jatim yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pajabat Negara (LHKPN). Hal ini setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan klarifikasi harta penyelenggara negara di ruangan Brawijaya, Kantor Gubernur Jatim beberapa hari lalu.
“Sangat disayangkan ya, karena bagaimana pun juga adalah penyelenggara negara karena ini kan spiritnya pemberantasan korupsi, tidak ada alasan bagi siapapun termasuk Anggota DPR untuk disiplin dan patuh pelaporan harta kekayaannya,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (10/7) kemarin.
Menurut Umar, setiap tahun pihak KPK selalu menagih untuk melaporkan harta kekayaan para penyelenggara Negara. Dalam hal ini, DPRD harus memiliki komitmen sejak awal sejak dilantik menjadi wakil rakyat. “Ini menjadi catatan moral bagi masyarakat karena masa tugasnya sudah hampir selesai,” jelasnya.
Umar berharap pada Anggota DPRD Jatim yang baru yakni 2019-2024 sejak awal melaporkan sejak dilantik. Selain itu juga didorong untuk melaporkan harta kekayaannya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. “Kalau itu dilakukan (melaporkan sejak awal, red) menjadi indikasi bahwa anggota DPRD Jatim memiliki komitmen,” pungkasnya.
Dari data yang ada tersebut, tingkat kepatuhan anggota DPRD Jatim dalam melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara per 27 Juni 2019 masih rendah, sekitar 32,97 persen atau hanya 39 anggota saja, Sedangkan selebihnya atau 61 anggota belum melaporkan.
Sebelumnya, Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya mengatakan, lembaganya sudah menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis agar penyelenggara negara termasuk anggota DPRD Propinsi Kota dan Kabupaten melaporkan harta kekayaannya. “Penyampaian laporan harta kekayaan selama menjabat setiap tahun. Penyampaian LHKPN paling lambat 31 Maret,” ujarnya.
Untuk diketahui, berdasarkan laporan tertulis KPK, sejumlah DPRD Kota/Kabupaten sudah 100% melaporkan LHKPN. Kabupaten/Kota tersebut, yakni Kabupaten Lamongan, Banyuwangi, Madiun, Pamekasan, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar.
Untuk DPRD Kota Surabaya, tinggal dua anggota belum melaporkan LHKPN. KPK memulai rangkaian klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jatim.
Terdapat 37 penyelenggara negara yang diklarifikasi dan kegiatannya berlokasi di Kantor Gubernur Jatim yang akan berlangsung selama lima hari, 8 Juli hingga 12 Juli 2019. [geh]

Tags: