Mengembalikan Esensi Jaminan Kesehatan

Oleh :
Oryz Setiawan
Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair

Terjadinya pemutusan kontrak 169 rumah sakit oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tengah menimbulkan polemik. Meski telah direspon oleh Kementerian Kesehatan dengan menerbitkan rekomendasi perpanjangan kontrak sehingga layanan kesehatan pada pasien BPJS dapat berjalan kembali. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sertifikat akreditasi menjadi syarat wajib bagi RS setelah program JKN-KIS dijalankan selama lima tahun. Untuk menetapkan akreditasi rumah sakit, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat atau bersama Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Sesuai regulasi bahwa seluruh fasilitas kesehatan wajib terakreditasi atau bersertifikasi akreditasi sebelum 1 Januari 2019 sehingga jika merujuk aturan tersebut maka BPJS melakukan putus kontrak telah sesuai dengan koridor regulasi yang ada dengan mempertimbangkan pemetaan analisis (mapping analysis) kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.
Bagaimanapun juga terjadinya pemutusan kontrak terhadap rumah sakit dan klinik tentu sangat berdampak langsung terhadap penerima manfaat yang pada gilirannya masyarakat sebagai pemegang kartu BPJS-lah yang lagi-lagi dirugikan. Jika dikaji lebih dalam sejak Program BPJS mulai berjalan mulai tahun 2014 hingga tahun 2019 atau lima tahun adalah waktu yang sangat cukup bagi penyelenggaran pelayanan kesehatan rumah sakit dan klinik untuk melakukan proses akreditasi. Keberadaan jaminan pembiayaan atas pelayanan kesehatan sesungguhnya kembali pada filosofi jaminan kesehatan nasional adalah menjamin pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, pasal 12 ayat 1 bahwa Perjanjian kerja sama antara Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dan ayat 4 bahwa Hak BPJS Kesehatan paling sedikit terdiri atas huruf a yakni membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan Fasilitas Kesehatan. Dengan dasar regulasi tersebut, BPJS memiliki hak untuk menghentikan atau memutus kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan yang tentunya tidak memenuhi salah satu persyaratan yang disepakati. Di sisi lain, merujuk pasal 13 ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Oleh karena itu dalam pasal ini jelas masyarakat yang pemegang kartu BPJS sepenuhnya memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.
Mengapa dibutuhkan Akreditasi ?
Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan (Permenkes No.12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit).
Saat ini Rumah sakit wajib melakukan akreditasi dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan secara berkala. Hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 40 ayat 1, menyatakan bahwa, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi wajib bagi semua rumah sakit baik rumah sakit publik/pemerintah maupun rumah sakit privat/swasta/BUMN.
Oleh karena itu, komitmen dari pimpinan dan dukungan dari seluruh SDM yang ada di rumah sakit juga memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan. Pencapaian target akreditasi bukan hal yang mudah untuk dilakukan tanpa adanya komitmen dari pemilik rumah sakit untuk diakreditasi. Saat ini banyak pimpinan rumah sakit yang menganggap bahwa akreditasi sekedar pencapaian status kelulusan rumah sakit dan meningkatkan “gengsi dan citra” rumah sakit ketika mendapat sertifikat akreditasi sehingga terkesan acapkali mengabaikan proses dalam mencapai kelulusan, yang artinya pemeliharaan budaya mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan terkadang justru terabaikan. Hal tersebut tentunya merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, yang secara umum masih belum mengetahui makna dari akreditasi rumah sakit.
Dalam perjalanannya esensi akreditasi rumah sakit secara konkrit adalah pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa rumah sakit menitikberatkan pada keselamatan pasien dan mutu pelayanan, kedua, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga karyawan internal merasa puas. Ketiga, mendengarkan pasien dan keluarga mereka, menghormati hak-hak mereka, dan melibatkan mereka sebagai mitra dalam proses pelayanan, keempat adalah menciptakan budaya belajar (learning) dari laporan insiden keselamatan pasien, serta lima, membangun kepemimpinan yang mengutamakan kerja sama seluruh pihak. Dengan demikian dengan kejadian pemutusan kontrak kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit diharapkan sebagai awal untuk melakukan pembenahan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat dilayani sesuai standar dan “memanusiakan” sehingga layanan kesehatan sebagai hak dasar publik dapat dipenuhi. Semoga dengan akreditasi, tidak lagi kelulusan akreditasi dianggap sebagai sekedar memperoleh porto folio berupa sertifikat semata, tetapi merupakan proses berkelanjutan tanpa henti dalam meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
———– *** ————

Tags: