Separo Penduduk Jatim Belum Terdaftar JKN-KIS

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kanwil Jatim Handaryo saat menandatangani Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim Sunarta di Kantor Kejati Jatim, Kamis (8/11).[gegeh bagus/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Jumlah warga Jatim yang menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hingga 2018 mencapai 26 juta jiwa. Angka itu belum 50 persen dari jumlah penduduk Jatim yang mencapai 41 juta jiwa.
“Warga Jatim yang sudah jadi member baru 26 juta dari 41 juta jiwa total penduduknya. Kami sudah kerjasama dengan Pak Gubernur dan Pemda di 38 daerah di Jatim dalam penyelenggaraan program ini,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kanwil Jatim Handaryo saat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim di Kantor Kejati Jatim Surabaya, Kamis (8/11).
Handaryo menegaskan bahwa seluruh warga di Indonesia termasuk warga Jatim wajib menjadi peserta JKN-KIS, sebagaimana perintah dan amanah amandemen UUD 45 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Karena itu, pihaknya terus gencar menggelar sosialisasi, seminar, lokakarya, mengingatkan, mendorong kepada seluruh warga Jatim dan perusahaan agar segera mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS.
“Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, baru Mojokerto yang 90 persen warganya sudah terdaftar sebagai member BPJS. Untuk Surabaya sendiri baru 84 persen, Sidoarjo 81 persen, kemudian disusul Madiun sebesar 80 persen,” ujarnya.
Handaryo mengaku terus berupaya untuk mengoptimalkan program pemeritah tersebut di Jatim. Selain menggelar sosialisasi, BPJS Kesehatan Jatim juga menjalin kerjasama dengan pemerintah di 38 kabupaten/kota di Jatim. “Seperti sekarang ini, kami menjalin kerjasama dengan Kejati Jatim. Dengan kerjasama ini, kami harap kita bisa bergandengan tangan dengan semua pihak. Intinya perlu adanya pendekatan secara persuasif untuk mendorong, meyakinkan agar seluruh warga Jatim dan pemberi pekerja atau perusahaan mendaftarkan pegawainya sebagai peserta JKN,” katanya.
Handaryo berharap kerjasama dengan Kejati Jatim ini juga bisa membantu memberi pendampingan dan pertimbangan hukum terhadap BPJS Kesehatan. Sebab, ada banyak laporan dan problem yang dialami para pekerja BPJS Kesehatan di lapangan. “Memang tidak gampang agar program ini bisa berjalan optimal dan maksimal. Dengan perjanjian ini, kami berharap ada bantuan hukum, bantuan pertimbangan hukum. Tentu kami butuh pendampingan agar tidak terjadi masalah. Kalaupun ada masalah, kami berharap dibantu untuk menyelesaikannya,” kata Handaryo.
Sementara itu, Kepala Kejati Jatim Sunarta, mengatakan pihaknya sebagai abdi negara siap membantu mengoptimalkan program pemerintah JKN-KIS. Sunarta juga berjanji akan membantu meningkatkan kepatuhan agar semua warga Jatim menjadi peserta JKN, baik secara umum maupun kepada pihak pemberi kerja (perusahaan).
“Kita (Kejati, red) punya lima fungsi, di antaranya penegakan hukum, bantuan hukum, penindakan hukum lain, dan lainnya. Membantu melancarkan program pemerintah sudah sesuai tugas, pokok dan fungsi kita sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat,” katanya.
Kejati, lanjut Sunarta, akan mengawal apa yang dilakukan BPJS guna meminimalisir penyimpangan atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Pihaknya juga berjanji akan mendesak perusahaan-perusahaan di Jatim untuk mewajibkan dan mendaftarkan pegawainya sebagai peserta JKN-KIS.
“Intinya kami siap mengawal sesuai koridornya. Sehingga dengan kebersamaan ini, apa-apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi, lebih baik mengutamakan pencegahan, sebelum terjadi penyimpangan atau masalah. Kami juga akan membawa ke jalur hukum (perdata), jika ada perusahaan yang bandel tidak mendaftarkan pegawainya sebagai member JKN-KIS,” ujarnya. [geh]

Tags: