Pembangunan Alun-Alun di Pusat Ibu Kota Kepanjen Tertunda

Lahan persawahan dibelakang Kantor Pemkab Malang Kepanjen, Desa Kedungpedaringan, Kec Kepanjen, Kab Malang, yang akan dibangun alun-alun

Kab Malang, Bhirawa
Masyarakat Kabupaten Malang, terutama warga yang berada di Pusat Ibu Kota  Kabupaten Malang, yakni di wilayah Kecamatan Kepanjen yang berkeinginan memiliki alun-alun seperti di Kota Malang, harus sabar menunggu. Sebab, alun-alun yang direncanakan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, pada 2019 mendatang, tertunda.
Sedangkan kendala dalam membangun alun-alun itu, kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malan Wahyu Hidayat, Selasa (20/11), kepada wartawan, yakni terkait pembebasan lahan milik warga. Sehingga untuk membangun alau-alun, yang kita rencanakan dibelakang Kantor Pemkab Malang, Desa Kedungpendaringan, Kepanjen Kepanjen, Kabupaten Malang, akhirnya tertunda.
“Pembangunan alun-alun ditunda, karena selain masalah ganti rugi harga lahan, ini juga dikarenakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rencana pembangunan alun-alun tersebut tidak bisa mengalokasikan anggaran di tahun 2019,” jelasnya.
Menurut Wahyu, anggaran untuk mengganti rugi lahan dan anggaran pembangunan alun-alun, tidak bisa kita masukan pada anggaran 2019. Sedangkan lahan yang belum kita bebeaskan, yaitu jalan yang nantinya sebagai akses jalan tembus. Sedangkan akses jalan tembus itu merupakan lahan milik warga, yang kini berupa lahan persawahan. Untuk itu, Pemkab Malang terus melakukan pendekatan kepada pemilik lahan agar lahan tersebut bisa dibebaskan. Selain itu, pihaknya juga melakukan inventarisir subjek dan objek lahan yang akan dibebaskan.
“Namun, sampai pada akhir tahun ini belum terlihat adanya progres positif. Sehingga belum adanya progres, maka membuat DPKPCK Kabupaten Malang yang sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan alun-alun itu, sebesar Rp 29 miliar, di tahun lalu tidak bisa kita realisasikan,” terang dia.
Karena anggaran untuk membangun alun-alun ditunda untuk sementara waktu, lanjut dia, yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumber Daya Air kabupaten setempat, maka anggaran sebesar itu mejadi Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA). Sehingga pihaknya bisa memulai membangun alua-alun, tentunya pembabasan lahan milik warga harus sudah dibebaskan, tapi jika belum dibebaskan ya harus menunggu.
Pembebasan lahan jalan tembus, tegas Wahyu, hal itu  merupakan kunci pokok pembangunan alun-alun di Pusat Ibu Kota Kepanjen. Karena belum selesai terkait pembebesan lahan sebagai akses jalan tembus, maka pihaknya tidak memasukan anggaran pembangunan di tahun 2019. “Tapi apabila diperjalanan tahun bisa diselesaikan, maka bisa kita ajukan anggaran melalui Perubahan Anggaran Keuangan) Tahun 2019,” paparnya.
Sementara, dia menambahkan, proses pembebasan lahan untuk jalan tembus yang nantinya dibangun alun-alun masih dalam proses inventarisir yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. Sehingga untuk membangun alun-alun tersebut, selain menunggu lahan sebagai akses jalan tembus dibebaskan, hal ini juga menunggu selesainya inventarisir Dinas Pertanahan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Subur Hutagulung mengatakan, pembebasan lahan jalan tembus yang nantinya menjadi penentu lokasi dibangunnya alun-alun, kini masih dalam tahap inventarisasi. Karena pemilik lahan yang masuk peta akan dibangunnya alun-alun sebagian tidak berdomsili di Kabupaten Malang, bahkan ada juga pemilik lahan bekerja ke luar negeri. ‘Itu sebabnya, yang menjadi masalah dalam pembebasan lahan milik warga,” ujarnya.
Menurut dia, pihaknya kini telah melakukan inventarisir terhadap 56 bidang tanah dengan luas lahan 3,8 hektar. Serdangkan inventarisir yang kita lakukan pada subjek dan objek, hal ini menjadi penting, karena supaya tidak terjadinya persoalan di kemudian hari. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan alun-alun di Pusat Ibu Kota Kabupaten Malang di Kepanjen, menunggu proses pembebasan lahan sebagai akses jalan tembus. [cyn]

Tags: