Kota Batu Harus Punya Perda Kota Layak Anak dan Pasar Tradisional

Untuk melindungi hak anak, Kota Batu harus memiliki Perda Kota Layak Anak.

Kota Batu, Bhirawa
Sebagai sebuah Kota Pariwisata, penting bagi Pemerintah Kota untuk memberikan hak atas anak dan penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini diinisiasi oleh DPRD Kota Batu untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Layak Anak. Inisiatif Dewan ini sekaligus menjawab terhadap kebijakan nasional terkait perlindungan terhadap anak.
Saat ini proses Raperda telah disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Batu. “Hasilnya dari tujuh fraksi seluruhnya mendukung untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya,”ujar Ketua DPRD Batu, Cahyo Edi Purnomo, Kamis (1/11).
Ditambahkan Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Batu, Dian Katarina bahwa Raperda inisiatif ini muncul dari pemikiran Dewan untuk melindungi hak dan perlindungan anak sebagai bentuk penghormatan dan merealisasian hak atas anak oleh semua pihak.
“Apalagi, Pemerintah Kota juga berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak ini,” ujar Katrin, panggilan akrab Dian Katarina.
Ia menjelaskan bahwa gagasan ini juga dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap perlindungan anak. Di mana Raperda yang dibuat sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk diimplementasikan. Dan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah diantaranya mewujudkan Kota Layak Anak.
Dalam Kota Layak Anak dalam pengembangannya memiliki prinsip- prinsip yang wajib diadopsi. Di antaranya, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta menghargai pandangan anak.
“Kerana itulah Perda tentang Kota Layak Anak menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan, untuk membangun sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan semua elemen masyarakat,” tambah Katrin.
Selain Raperda Kota Layak Anak, sambung Cahyo, DPRD Batu juga menginisiasi Raperda Perlindungan Pasar Tradisional. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada Pasar (tradisional) agar tidak tergerus dengan menjamurnya toko modern.
“Dari dulu kita (DPRD Batu) sudah teriak-teriak bahwa keberadaan toko modern sudah cukup. Tapi kenyataannya, ijin masih diberikan untuk pendirian toko modern ini,”ujar Cahyo.
Dengan fakta tersebut, pihaknya akan menurunkan Komisi A, Komisi B, dan Komisi C untuk mengecek perijinan dari toko modern ini. Karena bukan tidak mungkin beberapa dari toko modern yang ada tidak memiliki ijin.
“Jangan sampai seperti di Kota lain, ketika toko modern sudah beroperasi ternyata ijinnya belum ada atau belum jangkep (lengkap),”pungkas Cahyo.(nas)

Tags: