Soal Gaji Ke-13, Fraksi Dipersilakan Ajukan Interpelasi

DPRD Surabaya, Bhirawa
Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji terus mendesak agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini segera mencairkan gaji ke-13 yang sampai saat ini masih tertahan.
Politisi PDIP ini mengatakan sebanyak 14 ribu tenaga kerja PNS di lingkungan Pemkot Surabaya hingga saat ini belum menerima gaji ke-13 yang seharusnya dijadwalkan cair Juli 2018 lalu.
Armuji juga mempersilakan jika ada fraksi di DPRD yang mau mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan Wali Kota Risma menahan pencairan gaji ke-13. Ia yang berangkat dari Fraksi PDIP menegaskan tidak menghalangi fraksi lain yang ingin mengajukan hak interpelasi.
”Silakan saja kalau fraksi lain mau mengajukan hak interpelasi atau hak menanyakan alasan pengambilan kebijakan. Tapi kalau dari Fraksi PDIP, kami tidak mengambil langkah itu,” ucap Armuji, Rabu (10/10).
Hal ini, cukup bisa dimaklumi lantaran Risma adalah kepala daerah yang diusung PDIP saat Pilwali Kota Surabaya lalu. Jika ada fraksi dari partainya yang mengajukan interpelasi, maka ia sebagai ketua dewan akan memproses sesuai mekanisme yang ada.
Tentang gaji ke-13 Armudji mengatakan, dewan sudah mengupayakan maksimal. Mulai mengawal perencanaan perubahan anggaran 2018, namun nyatanya Pemkot Surabaya tidak mau menganggarkan lantaran mengaku sudah dialokasikan di anggaran murni sebesar Rp 58 miliar.
”Dewan sudah upaya. Sekarang biar masyarakat yang menilai. Sebab sekarang tinggal niatan Risma untuk mencairkan atau tidak,” kata Armuji.
Lebih lanjut, Armuji menegaskan Risma secara resmi belum mengomunikasikan ke dewan terkait alasannya tidak segera mencairkan gaji ke-13.
Informasi yang didapatkan oleh dewan adalah Risma menyebut bahwa pendapatan Pemkot Surabaya belum cukup untuk mencairkan anggaran gaji ke-13.
”Sampai akhir bulan lalu, pendapatan pemkot sudah 71,94 persen. Sekarang pasti sudah 73 persen. Sudah sangat cukuplah kalau untuk mencairkan dana gaji ke-13,” tegasnya.
Ia mendorong Risma untuk tidak memikirkan diri sendiri. Sebab PNS ini bukan hanya yang berpangkat dan berjabatan tinggi. Namun juga PNS yang dari golongan rendah. Seperti yang golongannya D pangkat rendah. Bisa saja mereka sangat menbutuhkan pencairan dana gaji ke-13.
”Jangan-jangan mereka sudah sampai utang kanan kiri untuk biaya sekolah, untuk biaya jelang Lebaran lalu. Sampai sekarang malah belum cair,” kata Armuji.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan menegaskan anggota DPRD bisa menggunakan hak interpelasi menyikapi kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tak kunjung mencairkan gaji ke-13 yang menjadi hak para PNS di lingkungan Pemkot Surabaya.
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah itu dianggap penting terutama terkait statement Wali Kota Risma yang menyatakan Pemkot Surabaya tak bisa mencairkan gaji ke-13 lantaran tak ada anggaran.
”Hak interpelasi itu bisa digunakan. Namun bergantung dengan keputusan fraksi. Saya sebagai anggota Fraksi Partai Gerindra juga akan ikut dengan hasil rapat fraksi, kalau dibutuhkan interpelasi maka saya siap,” kata Dharmawan yang akrab disapa Aden ini.
Sebab dikatakan Aden, kebijakan pencairan gaji ke-13 ini penting bagi sekitar 14 ribu PNS di lingkungan Pemkot Surabaya. Dan anggarannya sudah ada, dan Pemkot Surabaya tidak sedang dalam kondisi ekonomi yang defisit sehingga tak ada anggaran. Malah sedang ada penambahan anggaran di sejumlah kegiatan dan target pendapatan.
”Anggaran sudah ada sejak jauh-jauh hari kok. Jadi tinggal ada niatan saja. Yang bisa melakukan itu ya surat wali kota untuk mencairkan. Kalau kami hanya bisa mendorong dan mendesak saja,” kata Aden. [dre]

Tags: