SK Batas Wilayah Jombang-Kediri-Nganjuk Belum Turun

Kabag Pemerintahan Pemkab Jombang, Anwar, saat diwawancarai sejumlah wartawan beberapa waktu yang lalu. [Arif Yulianto]

Jombang, Bhirawa
Hingga saat ini, Surat Keputusan (SK) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang batas wilayah antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Kediri serta antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk masih belum turun dan diterima oleh Pemkab Jombang.
Hal ini diketahui setelah Kepala Bagian (Kabag) Pemkab Jombang, Anwar dikonfirmasi wartawan tentang perkembangan proses kedua batas wilayah tersebut, Kamis (11/10). “Belum mas, masih tetap, belum ada yang turun,” jawab Anwar.
Berdasarkan keterangan dari Anwar, keduanya, baik antara Jombang-Kediri maupun Jombang-Nganjuk, SK Kemendagri yang menjadi legalitas batas wilayah tersebut belum turun. Untuk proses penandatangan antara pihak Jombang dengan Nganjuk sudah terlaksana namun belum dilakukan untuk Jombang dengan Kediri. “Yang Jombang-Nganjuk sudah kita tandatangani, namun yang Jombang-Kediri belum. Sudah selesai, tapi belum sampai ke Permendagri,” lanjut Anwar.
Lebih detail tentang apa yang disampaikannya, Anwar menjelaskan, pada proses batas wilayah antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Kediri sudah difasilitasi oleh pihak Kemendagri, namun belum sampai proses penandatanganan.
“Tapi sudah clear, pihak Kediri sudah bisa menerima. Rencananya, akhir bulan ini (Oktober) kita akan diundang ke sana lagi, ke pusat,” tandas Anwar.
Seperti diberitakan sebelumnya, batas wilayah antara Kabupaten Jombang di Kecamatan Gudo, dengan Kabupaten Kediri di Kecamatan Kunjang, pada tahun 2016 yang lalu masih menjadi tanda tanya. Kemendagri juga pernah melakukan ‘Tracking’ peta perbatasan dua wilayah tersebut, namun oleh Tim Penegasan Batas Wilayah Pemkab Jombang, hasil Tracking tersebut diminta untuk dilakukan koreksi.
Pada perkembangannya, Anwar juga pernah mengatakan, batas wilayah antara Jombang dengan Kediri sudah ‘Clear’, namun untuk legalitasnya masih menunggu kepastian dari Kemendagri dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Dalam bentuk Permendagri, batas wilayah antar daerah, (soal waktunya) itu yang kita ‘nggak tahu’,” ungkap Anwar kepada media ini Jumat (15/09) yang lalu. [rif]

Tags: