Perangkat Lunak Masih Kedodoran

Sehari Bertambah 5 Ribu Pendaftar, Verifikasi Maksimal 3 Ribu
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pendaftaran CPNS berbasis online secara teknis memudahkan calon pelamar memilih lowongan sesuai kualifikasi yang dimiliki. Namun, kesiapan perangkat lunak masih terlihat kedodoran. Tidak hanya pendaftar yang sulit mengakses website pendaftaran, bagi verifikator masalah serupa juga terjadi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno menuturkan, kendati sistem pendaftaran telah terpusat secara nasional, untuk verifikasi tetap dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi kementerian masing-masing. Sementara untuk melakukan verifikasi, tidak ada kanal khusus untuk verifikator.
“Semua aksesnya terbuka, sehingga jadi lemot. Makanya, kita baru bisa melakukan verifikasi itu setelah jam sibuk. Tidak ada kanal khusus untuk verifikator dan itu cukup mempersulit,” tutur Anom, Rabu (10/10).
Dalam sehari, jumlah pendaftar CPNS bisa bertambah sekitar 5 ribu pelamar. Misalnya, hingga Selasa (9/10) jumlah pendaftar mencapai 25.169 orang dan baru bisa diverifikasi 12 ribu pelamar. Kemarin, jumlah pendaftar bertambah menjadi 30.111 pada pukul 08.02 WIB. “Untuk verifikasi pada formasi Pemprov Jatim dalam sehari server BKN (Badan Kepegawaian Nasional) hanya bisa menampung sekitar 2 ribu samapi 3 ribu saja,” tutur Anom.
Kendati demikian, Anom yakin dapat menyelesaikan verifikasi tepat waktu. Sebab, panitia pusat masih memberikan waktu enam hari setelah pendaftaran ditutup. “Sekarang ini kita mulai menyicil supaya bisa selesai tepat waktu,” kata dia.
Sementara terkait peminat CPNS, Anom mengaku paling tinggi tetap barada pada formasi guru. Sebab, guru memiliki kuota paling tinggi dari formasi lainnya. Selain itu, tenaga IT juga paling besar peminatnya. Sebab, hampir semua instansi perangkat daerah membuka formasi untuk kebutuhan tenaga IT. “Sementara yang masih sulit terpenuhi adalah kuota untuk difabel. Sejauh ini juga memang tidak pernah terpenuhi. Karena difabel juga ada syarat khususnya, salah satunya tingkat IQ,” tandasnya.
Disinggung seputar usulan batas usia, hingga saat ini pemerintah pusat belum memberikan perubahan. Pemprov Jatim, kata Anom, sudah mengajukan usulan agar batas tersebut ditinjau ulang. “Kita masih menunggu keputusan presiden untuk perubahannya. Karena itu yang membuat sejumlah formasi sepi, seperti dokter spesialis, dosen dan lain-lain,” tutur Anom.
Terpisah, Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jatim Misutarno menuturkan, terkait batas usia memang cukup memberatkan bagi tenaga perawat. Sebab, perawat yang telah memiliki pengalaman lebih banyak justru tidak memiliki kesempatan mendaftar CPNS.
“Problemnya sama dengan guru honorer, PPNI, IBI (IKatan Bidan Indonesia) dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) juga menghadapi masalah yang sama terkait pendaftaran CPNS ini,” tutur dia.
Misutarno mengaku, sampai saat ini pihaknya masih menghargai proses dan ketentuan yang sedang berlaku. Namun, organisasi profesi yang dia pimpin tetap berupaya agar ketentuan tersebut ditinjau ulang. “Sementara kita akan bersurat ke DPRD agar menjadi pembahasan di pusat terkait revisi UU ASN agar segera disahkan. Sementara itu yang akan kita lakukan dulu, kami belum memikirkan langkah lain jika cara ini tidak berhasil,” pungkas dia. [tam]

Rate this article!
Tags: