Pembahasan APBD Harus Tuntas Desember

Gubernur Jatim Dr. H Soekarwo Menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepada Wakil Bupati Malang Sanusi untuk menjalankan tugas dan wewenang Bupati Malang di Grahadi.

Gubernur Serahkan SPT Pada Wakil Bupati Malang
Pemprov Jatim, Bhirawa
Sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Malang Rendra Kresna, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo segera menunjuk Wakil Bupati Malang Sanusi untuk menjalankan tugas sebagai Plt bupati. Hal tersebut, dilakukan agar Pemkab Malang tidak terjadi kekosongan.
Penunjukan Plt Bupati Malang tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 131.420/1104/011.2/2018 kepada Wakil Bupati Malang Sanusi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa. (16/10) siang. Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengingatkan agar Wabup Malang tetap bisa menyelesaikan APBD Tahun 2019 paling lambat 15 Desember 2018. Hal ini karena menyangkut belanja kepentingan masyarakat Kabupaten Malang. “Pembahasan APBD bisa, bupati bisa juga diajak konsultasi. Kalau bisa disahkan sebelumnya (15 Desember),” tutur Pakde Karwo ditemui usai menyerahkan SPT kepada Sanusi.
Dijelaskan Pakde Karwo, hal-hal yang berkaitan kebijakan strategis tidak boleh dilakukan wabup. Sedangkan untuk membuat ketentuan perjanjian bisa berkonsultasi kepada Kajari yang fungsinya sebagai pengacara negara. “Untuk urusan yang lain, seperti membuat Plh staf perlu konsultasi dengan bupati. Jika memang agak sulit bersama pimpinan dewan bisa menyampaikan ke gubernur. Misalnya untuk melakukan pencairan belanja tetap yang sudah pasti,” tutur Pakde karwo.
Selain APBD, Pakde Karwo juga minta agar pelayanan publik Pemkab Malang terus dijalankan. “Jangan sampai pelayanan publik berhenti. Jangan sampai pemerintahan itu kosong dan proses pembangunan tidak jalan,” ujar Pakde Karwo.
Agar pelayanan publik terus bisa dijalankan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ditugasi Mendagri untuk segera membuat surat perintah tugas kepada Wabup Malang untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Bupati Malang. Ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Mendagri.
“Tidak boleh ada kekosongan pemerintahan, sehingga pemerintahan tetap berjalan. Tetapi ada keterbatasan bagi wakil bupati yaitu dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dengan bupati. Kalau ada kesulitan dan perlu cepat mengambil keputusan, bersama dibicarakan dengan Forkompimda kemudian membuat surat kepada gubernur dan akan diteruskan kepada Mendagri,” kata orang nomor satu di Jatim.
Sementara itu, Plt Bupati Malang Sanusi menuturkan, pihaknya akan melakukan secara intensif program-program yang sudah berjalan. Salah satunya terkait dua proyek strategis yang kini sedang berjalan, yakni Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) dan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Bromo Tengger. “Kita menunggu bagaimana petunjuk dari pusat. Apa yang harus dilakukan akan mengikuti arahan pusat,” tutur Sanusi.
Sementara untuk pelayanan publik, harus tetap dijalankan dengan tetap bekerja keras dan tidak boleh melempem. “Salah satunya dengan menunjukkan pelayanan prima terhadap masyarakat. Pemantauan kinerja akan saya lakukan langsung bersama inspektorat,” tutur Sanusi.
Sebagai informasi, Rendra Kresna sudah ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (15/10) kemarin. Rendra menjalani masa penahanan untuk 20 hari kedepan usai ditetapkan tersangka terkait dugaan suap proyek peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011. [tam]

Rate this article!
Tags: