Paripurna Penetapan Perda Perubahan APBD 2018

Pimpinan DPRD Nganjuk bersama bupati dan wakil bupati dalam paripurna penetapan perubahan APBD tahun 2018.(ristika/bhirawa)

Nganjuk, Bhirawa
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Drs Puji Santoso dan dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD serta seluruh kepala organisasi pemerintah daerah (OPD). Dalam kesempatan itu, setiap perwakilan fraksi menyampaikan pendapat akhirnya atas Raperda tentang perubahan APBD TA 2018.
Seluruh fraksi DPRD, menerima dan menyetujui Raperda perubahan APBD ditetapkan menjadi Perda, dan sebagian fraksi memberikan beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan pihak Eksekutif. Di akhir acara, dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan penetapan Raperda menjadi Perda, oleh pihak Eksekutif maupun Legisatif.
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat mengatakan penetapan Perda perubahan APBD ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Termasuk dalam rangka terlaksananya program pembangunan yang telah direncanakan. Tanpa adanya sumber pembiayaan, tentunya kegiatan kita akan sulit untuk dilaksanakan,” kata Novi Rahman.
Bupati Novi Rahman juga menegaskan bahwa dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan APBD menjadi Perda, menunjukan pola kemitraan yang telah dibina selama ini, berlangsung dengan baik. Sehingga tanggung jawab pemerintahan yang ada dipundak Eksekutif dan Legislatif, dapat dilaksanakan secara bersama-sama, Eksekutif sebagai pelaksana dan Legislatif sebagai patner kerja dalam melaksanakan pembangunan.
“Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Nganjuk di semua tingkatan, mari kita terus berpacu dalam mengupayakan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Bumi Antaludin,” pesan Bupati Novi.
Kinerja yang dilakukan tentunya sesuai dengan konsep pemerintahan yang melayani, dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak dapat terwujud hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi diperlukan kerja bersama DPRD dan seluruh komponen masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta semua jajaran Instansi Vertikal yang ada di daerah,” pungkasnya
Sementara itu Ketua DPRD Nganjuk, Drs Puji Santoso mengatakan pihaknya akan terus berupaya ikut mendukung program pembangunan di Kabupaten Nganjuk. “Sebagai mitra dari Pemkab Nganjuk, kita akan terus jalin komunikasi dan kemitraan dengan sebaik mungkin. Sehingga program pembangunan di Nganjuk terus bisa berjalan dengan baik dan maksimal,” katanya.(ris.adv]

Tags: