Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung Turun Jadi 5 Persen

Pansus II DPRD Tulungagung saat melakukan publik hearing dengan pemilik rumah kos di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin (1/10).

Tulungagung, Bhirawa
Pemilik rumah kos di Tulungagung patut senang. Tarif pajak yang dikenakan pada mereka bakal segera turun begitu Raperda tentang Pajak Daerah ditetapkan menjadi Perda. Dari yang semula 10 persen turun menjadi 5 persen.
Demikian diungkapkan Ketua Pansus II DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro W, saat publik hearing Raperda tentang Pajak Daerah di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung, Senin (1/10).
“Kami sampaikan dari hasil pembahasan finalisasi Raperda tentang Pajak Daerah bersama tim asistensi pembahas raperda Pemkab Tulunaggung telah disepakati untuk menurunkan pajak rumah kos yang semula 10 persen turun menjadi 5 persen,” ujarnya.
Penurunan ini disambut baik oleh sejumlah pemilik rumah kos yang hadir di acara publik hearing tersebut. Mereka pun bertepuk tangan ketika Wiwik Triasmoro usai mengumumkannya.
Namun demikian, ada sebagian pemilik rumah kos yang masih meminta penurunan tarif pajak yang lebih kecil lagi. Di antara mereka pun juga menyayangkan masih banyaknya pemilik rumah kos yang belum berizin. Otomatis mereka tidak membayar pajak seperti pemilik kos yang sudah melakukan pengurusan perizinan.
“Di Desa Ngunut itu ada 80 orang pemilik rumah kos. Tetapi sebagian belum berizin. Bahkan ada yang tidak berizin itu beroperasi layaknya hotel,” tandas Yudi, salah seorang pemilik rumah kos.
Menanggapi masih adanya keluhan dari pemilik rumah kos, Wiwik Triasmoro menandaskan pajak rumah kos yang sudah diturunkan menjadi 5 persen sudah tidak dapat diturunkan lagi. Apalagi di daerah sekitar, yakni di Kota Kediri tarif pajak rumah kos-nya juga 5 persen.
“Jadi kalau mau pajak 5 persen namanya harus rumah kos. Selain rumah kos itu pajaknya adalah pajak hotel sebesar 10 persen. Ini tercantum dalam pasal 33 di Raperda tentang Pajak Daerah,” terangnya.
Sedang untuk menarik pajak rumah kos lebih maksimal, Wiwik Triasmoro meminta OPD terkait di lingkup Pemkab Tulungagung utamanya Bapenda Kabupaten Tulungagung untuk lebih banyak menyosialisasikan tentang pajak daerah. “Nanti setelah jadi perda disosialisasikan ke kecamatan-kecamatan,” tuturnya.
Sebelumnya tarif pajak rumah kos di Tulungagung telah ditetapkan sebesar 10 persen. Besaran pajak itu tercantum dalam Perda Nomor 16 tahun 2010.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kabupaten Tulungagung, Sugiono SH, yang juga hadir dalam acara publik hearing mengungkapkan untuk lebih mempermudah masyarakat dalam membayar pajak daerah, Bapenda Kabupaten Tulungagung sudah membuka layanan e-STPD. Layanan tersebut adalah layanan pembayaran pajak lewat e-banking dan dapat diakses melalui website Bapenda Kabupaten Tulungagung. (wed)

Tags: