Minta Akademisi Surabaya Kritisi Kewenangan Baru DPD

DPD melalui Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang memiliki tema “Peran DPD RI dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah” di Universitas Wijaya Kusuma, Kamis (11/10) kemarin. [Gegeh Bagus Setiadi]

Surabaya, Bhirawa
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus meminta pandangan akademis dan hukum soal tugas dan kewenangannya yang baru. Tugas dan kewenangan yang baru itu tercantum dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MD3, DPD diberikan wewenang dan tugas baru yaitu ‘melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah’.
Atas dasar itulah, DPD melalui Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang memiliki tema “Peran DPD RI dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah” di Universitas Wijaya Kusuma, Kamis (11/10) kemarin.
Dalam FGD itu selain dihadiri oleh 9 anggota DPD RI, juga dihadiri oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Beberapa pakar HTN/HAN dan sejumlah stakeholder daerah di Jawa Timur juga turut hadir dalam FGD itu.
Wakil Ketua PULD DPD RI, Abdul Qodir Amir Hartono mengatakan, melalui acara ini Pihaknya ingin mencari format dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dengan mengundang pakar dan akademisi hukum. Hal ini bertujuan agar DPD RI tidak salah jalan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang baru sesuai amanat UU MD3.
“DPR RI perlu mendengarkan saran dari para akdemisi, karena DPR RI belum mempunyai pengalaman untuk memantau dan mengevaluasi perda yang dibuat olek pemerintah daerah,” katanya seusai FGD.
Sehingga, lanjutnya, hasil dari FGD di Surabaya ini akan menjadi pertimbangan untuk mencari pola yang tepat dalam memantau serta mengevaluasi rancangan peraturan daerah.
“Kami berharap bisa segera mengimplementasikan kewenangan baru itu, apalagi kami untuk tatib sudah disahkan sejak April lalu, sedangan PULD juga telah dibentuk,” ujarnya.
Pemberian mandat mengevaluasi perda ini, kata Abdul Qodir, merupakan sebuah terobosan baru untuk memperkuat peran DPD RI. Penguatan DPD tentu saja bertujuan agar mekanisme checks and balances dapat berjalan relatif seimbang antara DPR dan DPD, sehingga melahirkan konflik kewenangan antarlembaga yang justru akan membuat bingung pemerintah daerah.
“Kami bertekad, keberadaan DPD dalam pelaksanaan fungsi ini bukan untuk semakin membebani daerah namun justru sebagai mitra daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat.” imbuhnya.
Smentara itu, Pakar HTN dan HN, Malik, mengingatkan agar DPD berhati-hati dalam menerjemahkan tugas baru tersebut. Pasalnya, jika salah, terang dia, justru bisa menimbulkan konflik kewenangan antarlembaga, khususnya antara pemerintah pusat dan DPD. Tidak hanya itu, pemda bisa menjadi bingung dan justru mengadu kedua lembaga itu. Ini berpotensi terjadi saat hasil evaluasi atas raperda atau perda oleh Kemendagri dan DPD ternyata berbeda.
“Kemendagri dan DPD bisa konflik karena masing-masing mengklaim pihaknya paling benar. Kemudian korbannya pemda. Pemda bingung mau ikut rekomendasi yang mana,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar rekomendasi tetap dikeluarkan oleh Kemendagri. DPD bisa saja mengevaluasi, tetapi hasil evaluasi tetap disampaikan ke Kemendagri. Hasil evaluasi DPD ini sifatnya sebatas rekomendasi. Hanya saja, Kemendagri tetap harus memperhatikannya karena yang dilakukan DPD dalam kerangka DPD menjalankan fungsi pengawasan pada pemerintah. [geh]

Tags: