KPK OTT Pejabat Pemkot Pasuruan

Gubernur Ingin Jatim Bersih dari Korupsi
Surabaya, Bhirawa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pasuruan, Jatim. Enam orang terdiri dari pejabat dan swasta diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Kasus OTT yang kembali terjadi di wilayah Jatim mendapat tanggapan serius dari Gubernur Soekarwo, bahkan ia menginginkan provinsi yang dipimpinnya benar-benar bersih dari tindak pidana korupsi sekaligus berharap para pejabat daerah mampu menjaga integritas pribadi.
Menurutnya OTT yang dilakukan oleh KPK di Kota Pasuruan, Kamis (4/10) merupakan salah satu bukti permasalahan integritas masing-masing pribadi.Seharusnya, menurut dia, dengan pribadi yang memiliki integritas tinggi, tindak pidana korupsi bisa dihindari.
“Yang diinginkan itu Jatim bersih betul (dari korupsi). Jika berbicara tentang pelayanan publik, saya kira sudah hampir tidak ada, sudah selesai,” kata Soekarwo seusai menghadiri Rapat Paripurna Pembacaan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (4/10).
Soekarwo mengapresiasi langkah para penegak hukum, khususnya dalam upaya membersihkan Provinsi Jatim dari adanya tindak pidana korupsi. Diharapkan para pejabat daerah juga mampu untuk menahan diri dan menjaga integritas pribadi.
Menurut Soekarwo, sesungguhnya jika integritas pribadi dari masing-masing pejabat daerah bisa dijaga, tidak akan ada lagi tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Jatim. Hal ini mengingat gaji yang diterima oleh para pejabat daerah dan juga pegawai negeri sipil (PNS) sudah terbilang cukup.
“Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah korupsi karena integritas. Suap dan pemerasan. Gaji sudah dinaikkan, jauh lebih tinggi, sesungguhnya sudah cukup,” kata Soekarwo yang biasa disapa Pakde Karwo itu.
KPK telah mengamankan Wali Kota Pasuruan Setiono bersama dengan lima orang lainnya dalam OTT di Kota Pasuruan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi yang diterima KPK bahwa akan ada transaksi yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta.
Setelah KPK melakukan pengecekan, diduga telah terjadi transaksi pemberian pada penyelenggara negara dengan barang bukti sejumlah uang dan barang bukti perbankan. Berdasarkan informasi dari tim KPK, pemberian tersebut diindikasi terkait dengan proyek yang dianggarkan pada tahun 2018.
Sementara itu Polda Jatim membenarkan adanya OTT oleh KPK terhadap pejabat setempat. “Pemeriksaan memang di Polres Pasuruan. Dan yang diperiksa adalah pejabat setempat,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera.
Terkait pemeriksaan itu, Barung mengaku, sebagai aparatur negara perlu adanya kerjasama. Terlebih dalam hal kerjasama menyediakan tempat pemeriksaan bagi KPK, lanjut Barung, Polri siap membantu. “Itu kerjasama dalam bentuk aparatur negara, dalam hal ini Polri menyediakan tempat untuk melakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Ditanya terkait siapa yang diperiksa dalam OTT ini, Barung enggan merincikan. Menurutnya, hal tersebut merupakan rana dan kewenangan KPK. Polri, sambung Barung, dalam hal ini hanya membantu menyediakan tempat pemeriksaan. Begitu juga saat disinggung terkait dinas yang di OTT, Barung lagi-lagi enggan menjelaskan.
“Kalau untuk materinya, yakni kasus apa dan siapa yang diperiksa, itu rana KPK. Memang benar ada OTT di Pasuruan. Tapi untuk penjelasan rincinya, itu kewenangan KPK. Polisi tidak masuk kesana, kita hanya siapkan tempat pemeriksaan sebagai bentuk kerjasama antar aparatur negara,” tegas Barung. [geh,bed]

Rate this article!
Tags: