Komisi I DPRD Kab Mojokerto Tampung Aspirasi Guru Honorer

Ketua Komisi I DPRD Kab Mojokerto, Khusairin bersama anggota ketika menerima perwakilan guru honorer. [karyadi/bhirawa]

Kab Mojokerto, Bhirawa
Komisi I DPRD Kab Mojokerto memampung aspirasi 18 orang perwakilan guru honorer yang mewakili setiap kecamatan di Kab Mojokerto, inti aspirasinya para honorer yang sudah mengabdo puluhan tahun itu ingin memperjuangkan nasibnya, diantaranya kesejahteraan yang tak kunjung dirasakan hingga statusnya untuk menjadi PNS.
Perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT) itu hadir di gedung dewan Graha Wichesa ditemui anggota DPRD Kab Mojokerto dari Komisi I, diantaranya Ketua Komisi I Kusairin, bersama anggotanya Rindawati,Agus Siswahyudi, Sugeng dan lainnya. Dari pihak eksekutif juga ikut hadir, yakni Kepala BKPP Susantoso, Asisten I Agus Anas, Kepala Bakesbangpol Edy Taufiq serta Kasatpol PP Suharsono.
”Kami datang ingin memperjuangkan Kesejahteraan guru honorer, karena adanya perekrutan CPNS yang dibatasi umur apalagi di atas umur 35 tahun sehingga kami memohon Perukrutan CPNS dibatalkan karena tak memihak guru honorer yang kerja puluhan tahun terutama umur di atas 35 tahun. Sampai permasalahan Honorer diselesaikan,” kata Perwakilan GTT K2 Kab Mojokerto Sugiono.
Tingkat kesejahteraan guru honorer di Kab Mojokerto juga tergolong memprihatinkan.
”Tiap bulan gaji dari instansi tempat kami mengajar hanya dikisaran sejumlah 200 ribu per bulan. Maka kami mendesak Bupati, DPRD dan pihak terkait untuk memikirkan kesejahteraan GTT. Selain itu, materi lain yang juga didesak segera memberikan SK kan Honorer karena terkait Syarat pengajuan Sertifikasi dan legalitas,serta merevisi UU ASN tentang perekrutan CPNS terutama honorer,” ungkapnya.
Ketua Komisi I, H Kusairin menyampaikan, kebijakan Penerimaan CPNS itu wewenang pusat Pemkab Mojokerto hanya melaporkan tentang keberadaan tentang kepegawaian yang ada. Ada usulan Kementerian MenPAN tentang Pegawai Kontrak (P3K) itu merupakan solusi, Dan Perjuangan Para Guru GTT hari ini dalam waktu dekat akan disampaikan ke Pusat,” janjinya.
Masih, kata H Kusairin, DPRD Kab Mojokerto menanggapi hal itu, terkait permintaan guru honorer akan segera kami komunikasikan bersama pemerintah tentang usulan ke pusat terkait peningkatan Kesejahteraan Honorer dan memperjuangkan adanya Perumusan bersama dinas terkait Untuk kesejahteraan Honorer.
”Yang diusulkan di APBD sebesar Rp1 juta, namun belum ada formula pencairannya sehingga terhambat, kita terus berusaha dan berhati – hati karena UU Tipikor tidak hanya menghabiskan Uang Negara, tetapi kebijakan yang salah juga bisa dijerat pidana,” tandasnya.
”Mengenahi SK honorer sudah ada peraturan bahwa melarang meng SK an Honorer namun kita akan berupaya mencari regulasi,” tegas Kusairin.
Agus Siswayudi anggota DPRD kabupaten juga menanggapi perjuangan honorer tidak salah. ”Kita akan perjuangkan pemerintah harus maksimal, karena daerah lain bisa kenapa Kab Mojokerto tidak bisa, ini yang harus dikawal dan segera duduk bersama dan segera mungkin akan kita jadwalkan untuk pembahasan ini,” pungkasnya. [kar.adv]

Tags: