Kodam V Akui Kepemilikan Sah Tanah di Desa Wedoroanom

Anggota jajaran Kodam V Brawijaya duduk bersama terkait polemik tanah di Desa Wedoroanom Driyorejo Gresik, Kamis (25/10).

Surabaya, Bhirawa
Perdebatan pembebasan tanah ruislag (tukar guling) warga di Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo Gresik oleh PT Aridaca Perwira terus berlanjut. Bahkan ratusan massa yang memprotes hal itu melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Jatim di Jl Pahlawan Surabaya, Kamis (25/10).
Demo permasalahan tanah yang diduga melibatkan oknum TNI AD di desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo Gresik itu disayangkan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V Brawijaya Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto.
Singgih menilai, pihak Kodam V Brawijaya sebelumnya sudah menerima surat pembebasan tanah seluas 240 hektare dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
“Surat pembebasan itu sudah dikeluarkan oleh Kakanwil BPN Jawa Timur. Dan dilampiri dengan surat izin lokasi pembebasan tanah sekaligus surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur,” kata Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto.
Singgih menjelaskan, keberadaan legalitas tanah itu diperkuat dengan adanya surat keputusan dari pihak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik. “Pada 1996, dibentuklah panitia pembebasan tanah Kabupaten Gresik, sesuai keputusan Bupati di Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik itu,” jelasnya.
Berdasarkan surat-surat, maupun legalitas yang dimiliki Kodam, Singgih menegaskan jika TNI AD tak sedikitpun menyalahi prosedur. Apalagi melakukan penyerobotan tanah milik warga di Desa Wedoroanom Gresik.
“Semua surat-suratnya ada, dan TNI AD selalu taat hukum. Tanah itu sudah bersertifikat nomor 35-193-I-1990 tanggal 3 Desember 1990 lalu. Bukti itu diperkuat dengan adanya surat dari Kakanwil BPN Jawa Timur bernomor 580.36.891 yang dikeluarkan pada 1994 silam,” tegasnya.
Terkait demo di depan Kantor Gubernur Jatim, Singgih menilai opini yang dilakukan para massa aksi sangatlah tidak benar. Sebab, pada 1993 hingga 1998 lalu, pihak Kodam juga sudah melakukan pembebasan tanah melalui ganti rugi yang ditujukan kepada warga di Desa itu. Kurang lebih ada 300 warga yang menempati desa itu, dan sudah dilakukan ganti rugi oleh Kodam.
“Ganti rugi itu dilandasi dengan surat Bupati Gresik bernomor 591/118/412.41/1990 tanggal 22 Februari 1990 dan harga ganti rugi tanaman sesuai surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah TK II Gresik nomor 592.2/1383/403.55/1994 tanggal 5 Oktober 1994,” beber Singgih.
Singgih mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi terhadap isu-isu negatif yang sengaja dikeluarkan oleh oknum-oknum. Dengan maksud maupun tujuan yakni mencari keuntungan menjelang pesta demokrasi mendatang.
“Masyarakat harus cerdas, sehingga tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu-isu yang sengaja dihembuskan oleh oknum tertentu. Bahkan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi,” imbaunya.
Seperti diketahui, tanah barang milik negara (BMN) TNI AD tersebut berasal dari sebagian aset penganti dari ruilslag (tukar guling) yang dilaksanakan Kodam V Brawijaya kepada PT Aridaca Perwira pada 1995 silam. Dalam prosesnya, sudah ada penyelesaian oleh pihak Kodam dengan adanya ganti rugi yang diberikan oleh warga puluhan tahun silam. [bed]

Tags: