Kejati Jatim Tunggu Berkas Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri

Richard Marpaung [abednego/bhirawa]

Kejati Jatim, Bhirawa
Meski telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dugaan kasus korupsi pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri dari penyidik Polda Jatim, Kejati Jatim masih menunggu pelimpahan berkas atas tiga tersangka seperti tertera dalam SPDP.
“Sampai saat ini masih sebatas SPDP yang kami terima pada 14 Agustus 2018 lalu. Kami masih menunggu pelimpahan berkas dari penyidik Polisi,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Richard Marpaung, Senin (1/10).
Richard menjelaskan, memang tidak ada batasan waktu dalam pelimpahan berkas ke kejaksaan. Tapi kejaksaan tetap melakukan koordinasi terkait hal itu. Biasanya, lanjut Richard, pelimpahan berkas harus dilakukan sebelum pergantian tahun. Namun kembali lagi hal itu menjadi kewenangan penyidik kepolisan.
“Memang tidak ada batasan waktu untuk penyerahan berkasnya. Tapi biasanya dilakukan sebelum pergantian tahun. Kalau kami (kejaksaan) tidak masalah. Tapi di kepolisian hal itu bisa menjadi tunggakan (penanganan perkara, red),” jelasnya.
Meski tidak secara intensif melakukan koordinasi, mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Babel ini menambahkan, kejaksaan tetap berkoordinasi terkait kapan pelimpahan berkasnya. “Kalau secara intensif sih tidak. Hanya sebatas koordinasi saja, semisal ketemu penyidiknya dan sekadar bertanya kapan akan dilimpahkan,” tambahnya.
Dalam SPDP ini, ada tiga nama tersangka. Ketiganya adalah Rudi Wahono (56) warga Tulangan Sidoarjo selaku Direktur PT Surya Graha Semesta (pihak swasta) , Yoyo Kartoyo (72) warga Jl Cikutra Bandung selaku Direktur Utama PT Fajar Parahiyangan (pihak swasta) dan HM Moenawar (68) warga Jl Raya Gelam Sidoarjo, purn Polri atau mantan Direktur PT Fajar Parahiyangan Cabang Jatim.
Sedangkan dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Brawijaya Kota Kediri, ketiga tersangka dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
Sebelumnya dalam kasus yang sama, penyidik menetapkan tiga tersangka. Ke tiganya sudah menjalani vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ada pun tiga tersangka, yakni Kasenan selaku Kepala Dinas PU Kota Kediri yang divonis pidana penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp 100 juta, subsider 3 bulan kurungan. Kemudian terdakwa Wijanto selaku Kabid Permukiman DPUPR yang divonis pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 5 juta subsider 2 bulan kurungan.
Terakhir, terdakwa atas nama Nuriman Satrio Widodo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor Surabaya I Wayan Sosiawan, Nuriman divonis pidana penjara 2 tahun 8 bulan, dan denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan kurungan. [bed]

Tags: