Kebut Bantuan Bencana

Tiada yang bersedia menerima bencana, walau disediakan bantuan seluruh kebutuhan hidup. Kawasan dampak bencana mengalami suasana fisik dan psikis kepedihan mendalam. Bahkan korban luka ringan, dan yang sehat, menanggung beban tanggungjawab pertolongan kepada korban yang lebih parah. Maka wajar, masyarakat terdampak bencana mengharap bantuan super cepat segera datang. Namun bantuan sering terhambat isolasi kawasan bencana.
Kerusakan infrastruktur jalan menjadi kendala penyaluran bantuan, terutama pangan dan obat-obatan. Lebih lagi manakala kerusakan menimpa infrastruktur lain. Misalnya, jaringan listrik, dan jaringan komunikasi (telepon seluler). Maka bantuan utama, tiada lain, memanfataakan sisa-sisa bahan pangan, dan sandang (pakaian). Seluruh tersisa, seolah-olah menjadi “milik bersama” dalam suasana bencana. Setiap orang dalam kawasan bencana, secara naluriah akan selalu berbagi, dan berhemat.
“Milik bersama” bisa digunakan masyarakat terdampak bencana, bukan dikuasai sebesar-besarnya oleh yang terkuat. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan untuk membagi sumber hidup bersama. Berebut bantuan bahan pangan, menjadi keniscayaan pada kawasan bencana. Namun sebenarnya akan digunakan bersama, sekelompok keluarga. Karena manakala terdapat kecurangan, pasti akan memperoleh “sanksi sosial.”
Berdasar undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bantuan kebutuhan dasar merupakan hak korban bencana. Pada pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.” Berdasar pasal 48 huruf d, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan protap (prosedur tetap) penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Bahkan pada pasal 53, terdapat enam jenis kebutuhan dasar. Yakni, air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, layanan psiko-sosial, serta penampungan dan tempat hunian. Seluruhnya lebih banyak bergantung pada bantuan, karena akses hajat kehidupan lumpuh. Suasana kebatinan dalam bencana, niscaya berbeda dengan suasana kehidupan normal. Perjalanan waktu terasa lebih lambat, disebabkan sangat berharap pada bantuan.
Dalam suasana bencana alam besar, mengambil bahan pangan (dan sandang) yang nampak di depan mata, tidak patut disebut sebagai “penjarahan.” Di seluruh dunia, berebut bantuan bahan pangan (dan sandang), dipahami sebagai kebutuhan kolektif kehidupan bersama. Bahkan tidak elok, manakala terdapat gudang pangan yang tidak dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Namun pada suasana normal (tidak terjadi bencana alam), “penjarahan” niscaya tergolong tindak kriminal.
Gempa bumi (dan tsunami) di Palu, dan sekitarnya, tegolong bencana alam besar, dengan daya rusak masif. Korban jiwa tercatat sebanyak 1.640 lebih jenazah telah dimakamkan. Gempa bumi menyebabkan kelumpuhan total kegiatan masyarakat (dan pemerintahan). Ribuan rumah ambruk, dan amblas ke dalam tanah. Sebelum bantuan datang, puluhan ribu masyarakat tinggal di luar rumah, tanpa atap. Tanpa bahan pangan, tanpa penerangan!
Kerusakan dampak gempa bumi sangat dahsyat. Sampai pemerintah membuka diri untuk bantuan internasional. Sebanyak 18 negara sahabat telah menyatakan komitmen kerjasama bantuan. Yang sangat dibutuhkan, diantaranya, pesawat angkutan yang bisa mendarat pada landasan pacu pendek (2.000 meter). Juga dibutuhkan penjernihan air (untuk kebutuhan konsumsi dan kebersihan), tenda, dan gen-set pembangkit listrik.
Bantuan internasional yang dibutuhkan termasuk rumahsakit (RS) lapangan dan tenaga medis. Sebagian bantuan akan berupa kebutuhan sarana, serta bahan pangan, dan obat-obatan. Maka benar presiden Jokowi, tidak ada “penjarahan” dalam bencana alam di Sulawesi Tengah (Palu dan sekitarnya). Pemerintah, akan menanggung seluruh bahan pangan dan sandang yang dijadikan “milik bersama.”
Penanganan dampak gempa di Palu, saat ini sudah cukup terbantu bahan pangan dan sandang. Namun ke-pedih-an trauma, kehilangan anggota keluarga tidak akan mudah terobati oleh segudang bantuan.

——— 000 ———

Rate this article!
Kebut Bantuan Bencana,5 / 5 ( 1votes )
Tags: