Kapasitas Aparatur Desa Jadi Perhatian Pemprov

Sekdaprov Jatim Dr Ir Heru Tjahjono saat menjadi narasumber dalam Seminar Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna Mewujudkan Desa Sejahtera di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, (1/10) sore.

Pemprov Jatim, Bhirawa
Keberhasilan Jatim dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Hal tersebut ditunjukkan dengan dipilihnya Jatim sebagai salah satu narasumber dalam Seminar Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Jatim Dr Ir Heru Tjahjono memaparkan sejumlah strategi Jatim dalam melakukan pembinaan. Pihaknya menjelaskan, di Jatim terdapat 666 kecamatan dengan 8.501 desa/kelurahan dengan berbagai potensi, kultur, dan budaya. Karena itu, diperlukan strategi, dan pendekatan yang tepat untuk memajukan desa. Sebagai langkah awal, Pemprov membangun kapasitas aparatur pemerintahan desa, salah satu tujuannya agar dapat mengelola dana desa dengan benar.
“Kurangnya kapasitas dan kualitas perangkat desa menjadi kendala pemanfaatan program dana desa. Karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas perangkat desa, agar perangkat desa dapat memahami regulasi dan inovasi penggunaan program yang memiliki dampak peguatan kapasitas warga, dan kegiatan ekonomi” katanya, Senin (1/10).
Karena itu, lanjut Sekdaprov Heru, sejak 2014, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran khusus untuk pembinaan secara bertahap kepada aparatur pemdes melalaui program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (PKAD). Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat), dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jatim.
Heru mencontohkan, pada 2014, diselenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis tata kelola pemdes menuju desa mandiri, sejahtera, dan partisipatoris dengan melibatkan 680 camat dan 7.772 kades. Kemudian pada 2015, dilakukan pengembangan kapasitas SDM Kades dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, yang diikuti oleh 7.772 kades.
Di tahun yang sama juga diadakan pengembangan kapasitas aparatur desa dan kader desa yang diikuti oleh 24.250 aparatur desa. Kemudian pada 2016, Pemprov mengadakan diklat pengembangan kapasitas SDM sekretaris desa yang diikuti oleh 7.560 sekretaris desa.
Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim ini menambahkan, selain meningkatkan kapasitas aparatur pemdes, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan keuangan pada pemdes untuk membangun infrastruktur di pedesaan, seperti membangun jalan desa, sarana prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa, dan infrastruktur lainnya.
“Sarana prasarana yang mumpuni akan mendukung tumbuhnya pusat-pusat ekonomi lokal, karena itu, kami meletakkan pembangunan berbasis pedesaan guna menyeimbangkan perekonomian antara desa dengan kota” tambahnya.
Strategi berikutnya, lanjut Sekdaprov kelahiran Jogjakarta ini, adalah memberikan bantuan keuangan khusus melalui APBD sebagai stimulus untuk mendorong pemdes agar membuat program ekonomi produktif, sehingga perekonomian masyarakat desa bisa berkembang. Pemprov juga memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada pemdes untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pemerintahan Desa, Dr. Nata Irawan mengatakan, terdapat berbagai tantangan dan persoalan yang masih mengemuka terkait pengelolaan desa. Diantaranya, masih kurangnya efektivitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan. “Peran pengawas internal pemerintah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih belum sesuai harapan” katanya.
Tantangan lainnya, lanjutnya, adalah kapasitas aparatur pemdes yang belum mumpuni, salah satu penyebabnya adalah pemerintah belum seluruh kepala desa dan perangkatnya memperoleh pelatihan pengelolaan desa. Sejak lahirnya UU desa tesebut sampai Tahun 2018 ini, pemerintah baru bisa memberikan pelatihan kepada 160 ribuan dari total sekitar 890 ribu kades dan perangkatnya. “Harus ada metodologi khusus untuk menyelesaikan pelatihan kepada kades dan perangkatnya yang belum mendapatkan pelatihan tentang tata kelola pemerintahan desa” lanjutnya. [tam]

Tags: