Hari Pemberantasan Hoax

Hoax, bagai hipnotis melalui telpon seluler berbasis media sosial (medsos). Kini menjadi komoditas paling laris, mendunia. Di Indonesia, omzetnya bisa mencapai puluhan milyar rupiah per-hari. Bermunculan pabrik hoax level rumahan. Pada musim hajatan politik (pilkada, pileg dan pilpres) diproduksi masal sebagai sarana “menghantam” lawan politik. Bahkan pada suasana duka akibat bencana, hoax juga ditebar menambah perih derita.
Yang paling menghebohkan, pengakuan berita hoax oleh aktifis perempuan (sekaligus pesohor) berusia senior. Dibuat berita (disertai foto) seolah-olah dikeroyok beberapa orang tak dikenal, sampai wajahnya bonyok, lebam di berbagai bagian wajah. Isu (hoax) aktifis perempuan dihajar, tidak sederhana. Karena menyasar simbol demokrasi, sekaligus simbol negara. Isu direspons oleh calon presiden (capres), serta pejabat tinggi negara, dan mantan pejabat tinggi negara.
Polisi juga segera bertindak, menyidik isu (hoax) aktifis perempuan dipukuli. Ternyata, bohong belaka. Terutama diketahui melalui metode jelajah lokasi percakapan telepon (dan transaksi elektronika lain). Pelaku (aktifis perempuan) meminta maaf. Tetapi tidak mudah, karena berbagai pihak turut merespons, dan menyebar isu (hoax). Tak terkecuali pejabat tinggi negara (pimpinan DPR-RI), bisa diancam hukuman sesuai UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
UU ITE pada pasal 28 ayat (2), dinyatakan larangan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” Setiap korban (Tim Kampanye capres, maupun calon legislatif) bisa melapor ke Kepolisian, dan BSSN. Pelanggaran terhadap pasal 28 ayat (2), bisa dihukum penjara selama 6 tahun.
Lebih ironis, aktifis perempuan tercatat beberapa kali membuat berita hoax, berkait dengan simbol-simbol kenegaraan. Misalnya, men-cuit (dalam twitter) beredarnya pecahan uang baru (Rp 200 ribu), dengan gambar uang palsu. Sudah dibantah Bank Indonesia. Sebelumnya, juga pernah di-unggah berita bohong tentang penjualan perusahaan negara (BUMN) kepada pihak asing. Yang dituduh menjual, adalah presiden, dengan persetujuan Ketua DPR, dan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Seluruh hoax yang diunggah melalui media sosial (medsos), awalnya menarik perhatian luas publik. Bahkan setelah dibantah pejabat negara, masih pula dipercaya sebagian masyarakat. Tetapi, pada 3 Oktober (2018), ke-gemar-an mem-posting berita hoax telah berakhir oleh kinerja Kepolisian. Masyarakat meng-apresiasi kinerja Kepolisian, yang harus dilanjutkan oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). karena sasarannya simbol-bimbol negara.
Masyarakat lega, pembuat berita hoax (yang menyasar simbol kenegaraan) telah terbongkar. Sampai gubernur Jawa Barat mengusulkan tanggal 3 Oktober sebagai hari anti hoax nasional. Gubernur jawa Barat merasa perlu mengusulkan anti-hoax, karena kota Bandung (ibukota Jawa Barat) dijadikan “lokasi” dua berita hoax besar. Yakni, penjualan BUMN yang berpusat di Bandung, serta pemukulan palsu di sekitar bandara Husein Sastranegara (Bandung).
Konsekuensi hukum posting berita hoax, akan berkelanjutan, karena menyasar simbol-bimbol negara. Kinerja Polisi (dan BSSN) akan bertumpu pada kemungkinan konspirasi (bukan inspirasi individual). Lebih lagi, di berbagai daerah, Kepolisian telah kerap menangkap “produsen” hoax. Diduga kuat, produsen telah memiliki konsumen langanan (pangsa pasar) sangat besar. Selain konsumen individu juga pelanggan berbadan hukum, sampai aktifis parpol, dan organisasi kemasyarakatan.
Anti hoax, benar-benar patut digiatkan, terutama melalui penegakan hukum. Pasti terdapat sindikat “produsen,” yang sengaja menyebar kebohongan. Berjuta-juta penistaan, dan pembohongan publik bertebaran di media sosial. Berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial, ekonomi dan politik.

——— 000 ———

Rate this article!
Hari Pemberantasan Hoax,5 / 5 ( 1votes )
Tags: