Gaji ke-13 Tak Kunjung Cair, DPP PDIP Siap Evaluasi Kinerja Risma

Tri Rismaharini

Surabaya, Bhirawa
Sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang enggan mencairkan gaji ke-13 untuk PNS di lingkungan Pemkot Surabaya akan berbuntut panjang. Kebijakan orang nomor satu di kota Pahlawan yang mengulur-ulur pencairan hak PNS itu sudah masuk dalam radar DPP PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono mengaku akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Risma. Langkah ini akan diambil mengingat banyaknya laporan dan keluh PNS Pemkot Surabaya tentang gaji ke-13 yang sampai saat ini masih belum cair.
“Akan kita evaluasi, jadi setiap kader yang jadi kepala daerah akan selalu dalam proses evaluasi. Kalau kinerjanya bagus akan kita kasih panggung yang lebih luas. Contohnya Pak Jokowi (Joko Widodo), dari Wali Kota Solo kemudian kita anggap mampu maka kita berikan panggung yang lebih besar,” ujarnya, Kamis (11/10).
Menurutnya, gaji ke-13 merupakan hak PNS. Tidak ada alasan bagi Pemkot Surabaya untuk tidak mencairkan. Apalagi gaji ke-13 sudah memiliki payung hukum. Apapun alasan yang disampaikan oleh Risma tidak bisa dibenarkan.
Mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini mengungkapkan, pencairan gaji ke-13 merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Bahwa semua daerah wajib mengalokasikan anggaran gaji ke-13, dan paling lambat diberikan pada Juli 2018.
“Mengapa Juli, saya rasa pemerintah cukup bagus melihat persoalan di bawah. Bahwa Juli kemarin belanja kebutuhan Hari Raya cukup besar, kemudian bulan-bulan itu orangtua disibukkan oleh sekolah putera-puterinya,” jelasnya.
Bambang mengaku kaget ketika Risma mengaku tidak memiliki anggaran untuk gaji ke-13. Daerah-daerah lain sudah mencairkan gaji ke-13, padahal kapasitas APBDnya jauh lebih kecil ketimbang Surabaya.
“Ini menyangkut komitmen, harapan saya September sudah cair, ternyata sampai Oktober belum cair. Kalau memang tidak ada dana, gampang dicek, karena bola ada di Pemkot Surabaya, jadi saya heran kenapa belum cair,” ucapnya.
Bambang mengaku khawatir PNS akan bergerak menuntut haknya. Sebab, suara kalangan dewan yang notabene wakil rakyat sudah tidak pernah digubris. Dorongan dewan kepada Risma agar segera mencairkan gaji ke-13 tidak pernah berhasil.
“Dewan ini kan wakil rakyat, saya khawatir karena wakil rakyatnya tidak didengar, justru masyarakatnya nanti yang akan bergerak sendiri,” terangnya.
Anggota DPRD Jatim ini mendorong DPRD Surabaya menggunakan hak interpelasi. Sabab, berbagai cara sudah dilakukan untuk mengupayakan pencairan gaji ke-13. Namun sayang tidak pernah berhasil.
“Silakan ngak masalah, dioptimalkan menjalankan fungsi yang melekat pada legislator, karena berbagai upaya sudah dilakukan,” tegasnya.
Menurutnya, sikap Risma ini tidak seirama dengan usaha DPP PDI Perjuangan yang selalu memperbaiki citra partai. Pengurus selama ini sudah berjuang untuk membangun persepsi publik bahwa PDI Perjuangan merupakan partai wong cilik dan anak muda.
“Apalagi ini menjelang gawe nasional. Kita membangun persepsi bagaimana publik mempersepsikan mampu mendengar, melihat mimpi masyarakat, tapi kalau kemudian menjadi bagian dari partai berjalan sendiri, jelas ini merugikan organisasi, dan ini disesalkan,” tandasnya. [dre]

Tags: