Dewan Kabupaten Trenggalek Seriusi Bahas Perda Layanan Publik

Trenggalek,Bhirawa
Detik ini Komisi I DPRD Trenggalek terus seriusi bahas Raperda Pelayanan Publik bersama instansi terkait, dengan harapan memaksimalan standart pelayanan publik bukan minimal standart pelayanan publik kepada masyarakat trenggalek. Serta menjelaskan fungsi Pemda pada pengawasan pelayanan publik pada swasta.
“Jadi pokok persoalan pada rapat kali ini masih dalam rangka membangun kesepakatan dulu, apakah perda ini nanti akan menjadi perda baru atau perubahan,” ungkap Sukadji Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Kamis (11/10)
Dengan adanya kesepakatan, menurut Sukadji, berharap kesepakatan tersebut bukan hanya secara materiil, namun yang perlu dirubah adalah paradigma, menatap layanan publik dimasa yang akan datang.
“Kenapa ini harus dirubah, karena demi memandang paradigma baru, pelayanan publik kedepan bukan hanya tentang perda. Namun pada penetapan perda terdahulu, juga belum difikirkan tentang SDM dan Standart pelayanan publiknya,”paparnya
Disampaikan Sukadji, jadi tidak terpaku pada standart pelayanan minimal, karena itu nanti berpandangan pada apa yang harus kita berikan minimal. Namun hal lain yang mewarnai perda tersebut terkait juga kondisi dinamika yang berkembang.
“Tentang pelayanan publik bagaimana kita mengatur pelayanan publik yang diatur oleh swasta. Kemarin berfikir bahwa pelayanan publik yang diberikan swasta adalah bukan kewenangan daerah. Karena tidak ada APBD yang masuk,” jelasnya
Tapi setelah disadari itu juga delegasi dari pemda dan pemerintah pusat. Kepada pemberi pelayanan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.
“Maka dalam pembahasan ini kami mohon ada arahan pasal dan ayat untuk menjelaskan fungsi pengawasan pemda kepada pelayanan publik dari swasta. Dengan harapan mempumyai nilai lebih daripada yang diinginkan pemerintah,” pungkas Sukadji. [wek]

Tags: