Deteksi Dini Katarak, Menkes Resmikan Sigalih

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meninjau tempat pemeriksaan mata usai meresmikan inovasi SIGALIH di Puslitbang Humaniora dan Manajemen kesehatan jalan Indrapura, Kamis (11/10) kemarin. [Gegeh Bagus Setiadi]

Surabaya, Bhirawa
Menteri Kesehatan (Menkes), Nila F Moeloek meresmikan inovasi pencatatan dan pelaporan skrining gangguan penglihatan di Indonesia tengah menuju berbasis sistem. Sistem ini bernama Sistem Informasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan Nasional (Sigalih).
“Diharapkan sistem ini akan terhubung dengan rumah sakit sehingga tindak lanjut terhadap pasien yang telah dirujuk dapat tertangani dengan baik,” ungkapnya saat meresmikan Sigalih di Puslitbang Humaniora dan Manajemen kesehatan jalan Indrapura, Kamis (11/10) kemarin.
Sistem ini berbasis web atau android untuk melaporkan pencatatan dan pelaporan skrining gangguan penglihatan masyarakat Indonesia yang melakukan deteksi dini mata, khususnya di Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (Posbindu).
“Saat ini prevalensi katarak di Indonesia mencapai 4,4 persen yang sudah diselesaikan, jadi sekitar 90 ribuan,” lanjutnya. Dengan adanya SIGALIH diharapkan memudahkan pendataan gangguan penglihatan, SIGALIH juga digunakan pada puskesmas dan rumah sakit.
Menurut Nila, Sigalih sudah disosialisikan pada kader sehingga dapat meningkatkan upaya pencegahan gangguan penglihatan dengan deteksi dini gangguan penglihatan. Seperti mata minus, penglihatan buram, dan katarak. “Pencatatan dan pelaporangangguan penglihatan di puskesmas dan rumah sakit dapat meningkatkan informasi dan koordinasi untuk pelayanan lanjutan pasien,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim , Dr dr Kohar Hari Santoso mengungkapkan Jatim merupakan provinsi tertinggi di antara provinsi yang lain. Tetapi pihaknya mengklaim dari capaian yang sudah dikerjakan juga yang paling tinggi. “Jadi banyak kegiatan kami yang jalan kemudian penanganannya juga sudah bagus itu yang terjadi,” urainya.
Menurut dr Kohar, SIGALIH turut memberikan data gangguan penglihatan sebagai masukan pengambilan atau penerapan kebijakan. “Saat ini ada pembatasan BPJS untuk operasi katarak. Jadi kami berusaha menggandeng swasta agar setelah dideteksi dini bisa langsung ditangani,” pungkasnya.
Spesialis Mata, dr Hendrian D Soebagjo SpM (K) menjelaskan Jatim menjadi provinsi dengan penderita katarak terbanyak merupakan faktor geografisnya. Sebab,di Jatim banyak daerah pantai sehingga banyak masyarakat yang terpapar ultraviolet.
“Tetapi dengan adanya program dari dinas kesehatan dengan mengadakan kerja sama bhakti sosial maupun rutin operasi klinik maupun di rumah sakit maka angka itu turun ke depannya,” lanjutnya. Ia menekankan katarak merupakan kebutaan yang bisa disembuhkan dan hampir 100 persen operasi katarak berhasil dilakukan. [geh]

Tags: