BPJS Kesulitan Bayar Hutang Rumah Sakit se-Jatim

Dr Handaryo

Surabaya, Bhirawa
Rumah Sakit (RS) di Jatim harus ekstra sabar ditengah terlilitnya hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhir-akhir ini. Pasalnya, BPJS Kesehatan Jatim belum sepenuhnya bisa membayar hutang di 317 fasilitas kesehatan (faskes) se-Jatim.
Menurut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kanwil Jatim, Dr. Handaryo, sampai dengan bulan September masih punya hutang yang harus dibayar yaitu Rp724 Miliar di sejumlah faskes. “Harusnya sudah terbayar di 30 September kemarin pada saat jatuh tempo. Kemarin, pemerintah sudah menggelontor Rp 4,9 triliun dan Jatim dapat Rp 640 miliar. Ini belum cukup dan sudah habis,” terangnya, Selasa (2/10) kemarin.
Meski demikian, Handaryo tidak bisa merinci dari Rp 640 miliar telah tersalurkan berapa rumah sakit. “Yang jelas ke beberapa rumah sakit karena saya baginya per-cabang. Jadi, dari Rp 4,9 triliun itu Jatim hanya kebagian Rp 640 miliar. Dalam waktu dua hari sudah habis,” jelasnya.
Kenapa Jatim hanya dapat Rp 640 miliar, kata Handaryo, hitungannya adalah pada saat diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah menanyai semua hutang yang telah jatuh tempo. “Pada saat ditanyai BPKP, itulah yang kita laporkan. Nah, itulah yang masuk dalam catatan audit BPKP kemudian masuk ke laporan keuangan maka Rp 640 itu harus direalisasikan,” imbuh dia.
Bahkan, Handaryo pun tidak bisa menargetkan kapan kekurangan hutang bisa dilunasi. Pihaknya mengaku hanya bisa menunggu droping dana dari pusat. “Kami tidak berani menargetkan kapan bisa dilunasi. Karena kami disini bukan pemegang dana dan hanya menunggu droping dari pusat. Kalau sudah di droping kewajiban kami segera menyalurkan,” katanya.
Disamping itu, kebijakan baru BPJS Kesehatan yang membatasi kunjungan pasien di rumah sakit tipe A dan B juga ditanggapi oleh BPJS Kesehatan Jatim. Menurut Handaryo, kebijakan baru yang diterapkan merupakan upaya efisiensi biaya lantaran banyaknya tunggakan yang harus ditanggung perusahaan.
Salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk menekan defisit penerimaan, yakni menelurkan kebijakan baru. Peserta BPJS akan dirujuk otomatis melalui rujukan online ke rumah sakit tipe C dan D. “Namun jika keterisian kedua rumah sakit tersebut mencapai 80 persen, maka pasien berikutnya akan dirujuk ke rumah sakit tipe B atau A. Hanya saja, bagi penyakit yang tergolong berat, atau gawat darurat, maka pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit tipe B atau A,” katanya.
Pihaknya menyebut, langkah ini sengaja ditempuh selain untuk efisiensi biaya, juga memberikan kesempatan bagi rumah sakit tipe C dan D agar bisa melayani pasien secara optimal. Masalah rekam medis pasien di rumah sakit lama, BPJS Kesehatan menyebut hal ini masih belum bisa diprogram lantaran bersangkutan dengan undang-undang. Sehingga jika pasien diwajibkan kembali mendaftar sebagai pasien baru di rumah sakit tipe C atau D.
Tercatat di Jatim sebanyak 754.774 orang atau 33 persen dari total peserta 3.388.788 merupakan peserta yang menunggak. Angkanya cukup fantastis, mencapai Rp 394 miliar.
Sementara itu, dari catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim ada 290 Rumah Sakit yang mengalami tunggakan pembayaran oleh BPJS Kesehatan. Termasuk RS milik Pemprov Jatim yakni RSUD Dr Soetomo di Surabaya, RS Syaiful Anwar di Malang, RSUD dr Soedono di Madiun, RS Haji di Surabaya, RS Jiwa Menur di Surabaya.
“Untuk data detailnya silakan komfirmasi langsung ke rumah sakit terkait, soalnya kami belum tahu apakah sudah dibayar oleh BPJS atau belum. Yang jelas ini datanya bergerak, ada yang sebagian dibayar, mungkin ada juga yang sudah lunas,” kata Kepala Dinkes Jatim, Dr dr Kohar Hari Santoso.
Terpisah, Direktur RSUD Soetomo dr Harsono menuturkan, tagihan BPJS di rumah sakitnya mencapai Rp 210 miliar sejak Mei 2018 ini. Dari jumlah piutang tersebut, BPJS sudah mulai mengangsur sebesar Rp 25 miliar. “Sudah sangat baik upaya BPJS untuk mengangsur tagihannya. Meskipun masih sangat kecil, tetapi itu sangat membantu operasional kami untuk membayar remunerasi,” tutur Harsono.
Mantan Kepala Dinkes Jatim tersebut mengaku, sejauh ini pihak rumah sakit cukup berat menanggung beban piutang BPJS yang jumlahnya cukup tinggi. Sebab, beban operasional rumah sakit baik untuk pelayanan, ketersediaan obat-obatan, maupun penambahan sarana pra sarana masih cukup tinggi. “Sejauh ini kita sangat baik bekerjasama dengan penyedia farmasi itu. Karena mereka mau memberikan pinjaman obat asalkan ada kejelasan untuk membayar. Karena jika terus menerus menanggung hutang kita juga akan di lock,” tandasnya.
Ia mengakui, program nasional BPJS ini merupakan program yang sangat baik dalam membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Karena itu, kerjasama seluruh pihak, baik BPJS, operator rumah sakit dan perusahaan farmasi harus tetap terjaga. “Tetapi BPJS juga harus banyak berbenah. Sehingga jangan sampai tagihan itu terus menumpuk di rumah sakit. Karena kita juga akan kesulitan, sementara pelayanan juga tidak bisa dihentikan,” tutur Harsono.
Selain tagihan tahun 2018 ini, Harsono juga mengaku saat ini RSUD Dr Soetomo masih memiliki piutang terhadap BPJS pada 2017. “Nilainya tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp 17 miliar. Dan itu karena persoalan verifikasi data tagihan, baik pelayanan maupun obat-obatan,” pungkas Harsono
Terpisah, Anggota DPR RI Komisi IX, Dra Lucy Kurniasari juga merespon terkait hal mengantisipasi defisit yang lebih besar di kemudian hari. Disamping itu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres penggunaan dana cukai rokok untuk BPJS Kesehatan.
Menurutnya, setelah rapat gabungan dengan Kemenkes dan Kemenkeu telah menghasilkan suatu kesimpulan. “Kesimpulannya adalah memanfaatkan dari anggaran cadangan negara, yaitu berupa pajak cukai rokok. Dan itu sudah tepat. Intinya, kita akan mendorong di situ dan akan mendalami lagi bersama Kemenkes dalam waktu dekat ini sebelum reses. Apakah nanti BPJS mandiri itu perlu dibenahi lagi atau tidak,” terangnya.
Menurut Ning Lucy, setelah mendengarkan paparan dari BPJS Kesehatan memang mengalami kerugian. Padahal, lanjut dia, niat awal terbentuknya BPJS adalah ketidakinginan masyarakat yang dirugikan. “Semua masyarakat diharuskan mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi jangan mempersulit masyarakat,” tegasnya.
Terkait kepesertaan BPJS Kesehatan harus satu KK, kata Ning Lucy, justru menyikapi permasalahan dari sisi kurang tertibnya masyarakat sendiri dalam hal pembayaran iuran.
“Jadi, ada beberapa yang mau sakit baru mengurus BPJS. Kemudian setelah sembuh lali bayar rek (lupa membayar, red). Artinya, kita juga perlu menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang sehat menyubsidi yang sakit. Semangat gotong royong, ayo digotong sama-sama,” ajaknya.
Diambilnya pajak cukai rokok, kata dia, Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan melihat hal tersebut karena perintah Undang-undang. “Ini perintah Undang-undang. Begitu ada kesulitan mengenai defisit negara harus hadir. Paling tidak kalau kita ambilkan dari cadangan karena ini untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Kantor Cabang BPJS Kota Surabaya Cucu Zakaria mengatakan adanya defisit saat ini masih menunggu bantuan pemerintah. “Kami sudah mengajukan per Agustus itu sekitar Rp 5 triliun untuk nasional. September ini Pak Dirut BPJS Kesehatan menyampaikan Rp 7 triliun,” jelasnya.
Cucu juga meminta kepada Komisi IX DPR RI dalam hal ini Lucy Kurniasari untuk terus mendorong pemerintah dan negara hadir dalam masalah BPJS. “Kami meminta Komisi IX, Ning Lucy untuk mendorong pemerintah karena ini program negara yang defisit,” pintanya. [geh,tam]

Tags: