Tindak ASN Korupsi, Pemkab Jombang Ikuti Aturan Pusat

Wakil Bupati sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat diwawancarai sejumlah wartawan, Senin (17/09). [Arif Yulianto]

Jombang, Bhirawa
Pemkab Jombang akan mengikuti aturan yang berlaku dari Pemerintah Pusat terkait penindakan terhadap PNS/ ASN yang tersandung kasus korupsi. Hal itu menyusul adanya kabar tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional tentang penindakan PNS/ASN yang telibat kasus korupsi, mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Lewat SKB itu tersebut, pemecatan terhadap PNS yang sudah inkrah putusan hukumannya paling lama dilakukan pada Desember 2018.
Wabup Jombang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengatakan hal tersebut saat diwawancarai sejumlah wartawan usai Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Senin (17/09). “Ya nanti kita lihat aja to mas, kita harus mengikuti regulasi yang diputuskan di pusat. Ke bawah kita harus mengikuti,” ujar Mundjidah Wahab, Senin (17/9).
Seperti diketahui, pada kasus yang membelit Bupati Jombang non aktif, Nyono Suharli Wihandoko dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Inna Silestyowati, mantan Plt Kadinas Kesehatan tersebut telah divonis oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) selama 2 tahun 6 bulan penjara atas dugaan suap jabatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Inna Silestyowati tercatat sebagai PNS/ ASN di lingkup Pemkab Jombang.
Kasus itu mengemuka dengan diawali Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap keduanya pada bulan Februari 2018 yang lalu. Keduanya pun akhirnya disidang di Pengadilan Tipikor di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Ditanya lebih lanjut apakah pihaknya masih menunggu status hukum Inna Inkrah (berkekuatan hukum tetap) terlebih dahulu, ia mengiyakannya.
“Mestinya begitu, nanti selesai, baru nanti ada tindakan. Sudah ada aturannya kok semuanya. Kita di undang ke Jakarta kok nanti untuk itu. Nggak tahu nanti aturannya, kalau memang ada yang sudah gitu, tapi belum diambil tindakan, apakah dia nanti harus mengembalikan honornya atau gimana, kita belum tahu,” papar Mundjidah menerangkan.
Lebih lanjut ditanya terkait pemecatannya, Mundjidah menjelaskan, pihaknya juga memastikan akan melakukan penindakan sesuai dengan aturan. “Kita nanti sesuai dengan apa yang menjadi aturan (begitu juga) dengan sanksi yang akan diberikan kepada mereka. Kalau memang sudah keputusan, kita mengikuti mas,” pungkasnya. [rif]

Tags: