Ratusan Guru Honorer Kabupaten Mojokerto Mogok Kerja

Para Guru Honorer K2 demo di Kantor Pemkab Mojokerto menuntut perbaikan kesejahteraan dan kejelasan status sebagai Aparatur Sipil Negara.[ karyadi/bhirawa]

(Tuntut Kesejahteraan dan Kejelasan Status ASN) 

Kab Mojokerto, Bhirawa
Lebih dari 300 guru honorer Katagori 2 (K2) di Kab Mojokerto mogok mengajar dan melakukan aksi demo di depan kantor Pemkab, Senin (24/9) kemarin. Dalam aksinya mereka menolak aturan CPNS 2018 tentang batasan usia. Selain itu, dalam orasinya mereka juga menuntut upah layak bagi guru honorer yang sudah hingga mengabdi puluhan tahun itu.
”Rata-rata pengabdian kami sudah puluhan tahun. Tapi nasib kami tidak ada kejelasan, tidak bisa ikut rekrutmen ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga honor yang kami terima sangat tidak layak. Kami ingin para anggota dewan maupun Pemkab menyalurkan tuntutan kami ini,” teriak Ahmad Sugiono, koordinator aksi dalam orasinya di depan kantor DPRD.
Ratusan honorer yang turun kejalan itu, berasal dari berbagai Kecamatan. Mereka berkumpul di depan Gedung DPRD dan melakukan upacara yang dilanjutkan dengan menggelar aksi longmarch ke depan Pendopo Pemkab Mojokerto.
”Ini merupakan bentuk keprihatinan kami, kami ingin pemerintah menghargai pengabdian kami selama ini,” tambah para pendemo yang lain.
Dalam aksinya itu, mereka masih memakai seragam dinas harian dengan membawa berbagai atribut bertuliskan tuntutan. Ratusan guru ini juga berteriak-teriak tanpa henti menyampaikan aspirasinya, mereka merasa selama ini kesejahteraannya diabaikan.
Usai berorasi, didepan sejumlah media, Ahmad Sugiono, Kordinator Aksi menambahkan, aksi unjuk rasa ini untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang membuka lowongan pengangkatan Calon ASN, namun Honorer K2 tidak masuk dalam daftar yang akan diangkat.
”Kebijakan ini kami minta direvisi, karena selain tidak mengakomodir honorer K2, peluang untuk diangkat mengikuti rekruitmen juga tertutup karena ada batasan usia 35 tahun,” serunya.
Menurut Ahmad, dalam aksi unjuk ini meminta agar DPRD dan Pemkab Mojokerto menolak rekrutmen CASN 2018 dan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat/presiden untuk segera mengesahkan Revisi UU ASN yang berpihak kepada Honorer.
”Kami juga meminta agar pemerintah memberikan tunjangan yang layak bagi tenaga honorer, karena selama ini sekitar 900 guru honorer hanya digaji hanya Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan, ditambah intensif Rp100 ribu per bulan,” terangnya.
Ahmad juga mengatakan, para guru honorer juga menuntut agar ada SK Bupati yang bisa memberikan kesempatan guru honorer bisa mengikuti sertifikasi. Sejumlah perwakilan aksi diterima Ketua Komisi I DPRD Kab Mojokerto perwakilan Pemkab Satpol PP serta Badan Kepehawaian dan Pelatihan.
Didepan perwakilan pendemo, Ketua Komisi I, Khusaerin menyatakan, akan menerima tuntutan pendemo untuk diteruskan ke pemerintah pusat. ”Karena kami tak mempunyai kewenangan apapun. Kami akan meneruskan tuntutan pendemo ini kepada pemerintah pusat,” janji politikus PPP ini dihadapan perwakilan peserta demo.
Usai berorasi dan mendengarkan penjelasan, peserta aksi meninggalkan lokasi Demo dengan pengawalan aparat kepolisian dari Resort Kota Mojokerto. [kar]

Tags: